BP Taskin Prioritaskan Sumatera Barat dalam Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan Pascabanjir

Salah satu daerah yang menjadi fokus utama adalah Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 kabupaten dilaporkan terdampak bencana banjir yang berpotensi memunculkan kantong-kantong kemiskinan baru.

Pada 19 Desember 2025, Tim BP Taskin melakukan pertemuan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti pemutakhiran data dampak bencana dan kerusakan.

Tim yang terdiri dari Samson, Wempi Oscar, Real Rahadinal, dan Fachria diterima oleh Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Ilhamsyah.

Agenda dilanjutkan dengan pertemuan bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Tim BP Taskin dipimpin langsung Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses, Novrizal Tahar.

Novrizal Tahar menyatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bentuk komitmen BP Taskin dalam mencegah munculnya kantong kemiskinan baru akibat bencana.

Menurutnya, upaya pemulihan memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyambut baik kehadiran BP Taskin. Ia menilai dukungan tersebut penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus mengantisipasi dampak sosial ekonomi yang lebih luas.

Setelah pertemuan, Tim BP Taskin melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Di lokasi tersebut, tim meninjau SMP Negeri 44 yang digunakan sebagai tempat pengungsian dan diterima oleh Camat Pauh, Titin Masfetrin SPt MSi. Dalam kunjungan itu, BP Taskin menyerahkan bantuan simbolis kepada para pengungsi.

Kunjungan berikutnya dilakukan ke Kabupaten Padangpariaman dan diterima langsung oleh Bupati Jon Kennedy Azis.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan dampak banjir terhadap sektor pertanian, termasuk hilangnya lahan warga akibat sedimentasi lumpur dan batas lahan yang tidak lagi jelas.

Menanggapi hal itu, Novrizal Tahar menyatakan BP Taskin akan melakukan pendampingan dan membantu merumuskan solusi terhadap persoalan lahan terdampak banjir sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat.(*)