Payroll ASN Dipindah, Mahyeldi Khawatir BPD Kehilangan Dana Murah dan Dividen Daerah

PADEK.JAWAPOS.COM— Rencana pemindahan payroll aparatur sipil negara (ASN) dari bank pembangunan daerah (BPD) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai dapat menggerus dana murah perbankan daerah hingga berdampak pada kemampuan BPD menyalurkan kredit dan menyetor dividen kepada pemerintah daerah.

Kekhawatiran itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat Nagari Mabit Chapter 2 di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Jumat (4/9/2026).

Bahkan, Mahyeldi meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diganti jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan.

Menurut Mahyeldi, pemindahan payroll ASN berpotensi mengurangi sumber dana murah yang selama ini dihimpun BPD melalui rekening gaji aparatur.

Kondisi tersebut dinilainya dapat memengaruhi kemampuan bank daerah (baca: Bank Nagari) menjalankan fungsi intermediasi.

"Ini langkah yang kurang tepat. Saya sudah menelepon Gubernur Kaltim. Jika Menteri Keuangan tetap memaksakan, maka akan memiskinkan daerah dan secara terang-terangan mematikan bank daerah," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi merujuk komunikasinya dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2025–2029.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dibahas bersama karena menyangkut kepentingan pemerintah daerah dan keberlangsungan BPD.

Payroll ASN dan Dana Murah BPD

Rekening payroll ASN selama ini menjadi salah satu sumber dana murah bagi perbankan. Jika rekening tersebut berpindah secara signifikan dari BPD ke bank Himbara, dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang dihimpun bank daerah berpotensi ikut berkurang.

Berkurangnya dana murah tersebut dikhawatirkan dapat menekan likuiditas BPD. Dampak lanjutannya berpotensi memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah.