Kisruh MBG Mulai Terkuak

Benar saja, kisruh seputar makan bergizi gratis (MBG) tak pernah berujung. Santer dikritik tapi dianggap angin lalu saja. Ibarat anjing menggonggong kafilah berlalu. Masyarakat hanya bisa urut dada sembari berdoa pemangku kepentingan dibukakan pintu hatinya. Bisa melihat ketidakberesan pada program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Padahal sudah banyak argumen dan fakta mencuat ke permukaan. Tetap tidak ditanggapi. Bikin gemes dan geleng-geleng kepala.

Untungnya Presiden terbuka juga matanya. Setelah mendapat laporan, langsung naik pitam dan mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden Prabowo Subianto memecat tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua Wakil Kepala BGN, yaitu Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya pada 2 Juni 2026.

Pemberhentian ini setelah adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis, ditemukan berbagai catatan mengenai masalah kedisiplinan SOP, tata kelola, dan kualitas makanan. Padahal soal kualitas makanan sudah lama dipermasalahkan. Berapa banyak kasus keracunan anak sekolah di sejumlah daerah akibat mengkonsumsi MBG. Tidak cukupkah kasus tersebut untuk melakukan evaluasi? MBG yang tak dimakan siswa bejibun pula jumlahnya. Akhirnya jadi sampah dan mubazir. Kenapa tak dimakan siswa? Mungkin tak enak. Asal saja. Bahkan ada MBG hanya berupa nasi goreng atau roti. Makan siang kok menu sarapan.

Nah, yang spektakuler diulas netizen di jagat maya baru-baru ini yakni pengadaan motor listrik bagi kepala SPPG. Tak tanggung-tanggung, pengadaan 21.801 motor listrik seharga Rp 42 juta per unit menghabiskan anggaran Rp 1 triliun. Lalu pengadaan 32 ribu pasang sepatu, tablet dan televisi tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.

Padahal untuk menu MBGnya saja sudah menghabiskan anggaran yang jumbo. Belum lagi gaji pelaksana seperti pegawai BGN dan SPPG. Gaji pegawai SPPG setara UMP. Belum lagi pembuatan dapur, sarana dan prasarana serta peralatan lainnya yang tidak sedikit nilainya. Kalaulah programnya tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh anak Indonesia secara menyeluruh tentu bagus. Tapi ini malah dijadikan ladang korupsi untuk memperkaya segelintir orang. Jelas merugikan Negara dan rakyat Indonesia. Untungnya presiden mengambil langkah tegas sebelum mereka tambah merajalela.

Hendaknya evaluasi menyeluruh dan menyasar sampai ke bawah. Kalaupun MBG terus dilanjutkan pembenahan harus dilakukan. Anggaran harus diefisienkan agar tidak mubazir. Fokus pada perbaikan menu dan gizinya. Bukan pada fasilitas pelaksananya. Apalagi dijadikan alat untuk suatu kepentingan.

Wacana memakai kantin sekolah atau usaha katering masyarakat sebagai pengganti dapur SPPG kembali mengapung. Karena dipandang lebih efisien, tidak perlu anggaran untuk membangun dapur dan pengadaan peralatannya. Sehingga MBG juga bisa menggairahkan pengelola kantin sekolah dan usaha catering masyarakat.  Selanjutnya, bisa juga memberikan MBG kepada yang membutuhkan saja. Kalau tidak dimakan MBGnya untuk apa tetap diberikan. (*)