PADEK.JAWAPOS.COM-Nelayan keramba jaring apung (KJA) di Danau Maninjau, Agam, berharap kebijakan pengurangan keramba yang diinstruksikan pemerintah pusat direvisi.
Ini mengingat mayoritas masyarakat salingka danau itu amat bergantung pada usaha keramba yang telah puluhan tahun dilakoni.
Harapan tersebut salah satunya datang dari Januar Hendri, nelayan KJA di Tanjungalai Talao, Nagari Kotomalintang, Tanjungraya.
Menurut Januar, masalah pencemaran air danau tidak serta merta akibat KJA, tetapi juga ada unsur lainnya, seperti PLTA dan sampah rumah tangga.
“Kami bersedia mengikuti aturan pemerintah demi kemaslahatan bersama, asal KJA kami jangan di bongkar apalagi dikurangi dengan jumlah yang cukup besar,” kata Januar.
Tengah pekan lalu, keluhan tersebut sempat diadukan Januar pada Komisi II DPRD Agam yang turun menjemput aspirasi masyarakat ke wilayah salingka danau.
Januar berharap, legislator Agam sebagai penyambung aspirasi rakyat bisa menyuarakan harapan masyarakat di salingka Maninjau hingga ke pusat.
“Sentra perekonomian masyarakat Danau Maninjau lebih 70 persen bergantung kepada KJA. Jangan ada intimidasi terhadap usaha kami, karena masalah pencemaran air danau tidak serta merta akibat KJA. Kami berharap melalui wakil kami di DPRD mendengarkan keluhan kami,” tutur Januar.
Menanggapi permintaan masyarakat tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Agam, Albert menekankan, pihaknya akan mengakomodir sejumlah aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Sepanjang itu demi kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat, kita sebagai wakil rakyat di DPRD siap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Kehadiran Komisi II DPRD Kabupaten Agam ke lapangan, menurutnya
tidak terlepas dari persoalan yang disampaikan masyarakat kepada dewan khususnya bidang perekonomian.
Hal senada juga diutarakan anggota Komisi II lainnya, seperti Rahmat Rifa’i Koto, Zulpardi, Nesi Harmita dan Epi Suardi.
Dalam paparannya, anggota Komisi II siap untuk mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi agar kesejahteraan masyarakat bisa terwujudkan. (ptr)
Editor : Novitri Selvia