Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi program prioritas nasional di bidang ketahanan gizi, khususnya untuk kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menekankan pentingnya keberlanjutan program MBG sebagai penjamin kesehatan dan pertumbuhan anak, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pertanian lokal.
“Pentingnya keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis menjadi penjamin kesehatan dan pertumbuhan anak serta mendukung ketahanan pangan dan pertanian lokal,” ujar Ade.
Ade mengungkapkan saat ini terdapat tiga Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kabupaten Agam, yakni di Lubuk Basung, Sungai Pua, dan Tilatang Kamang.
“Saat ini telah beroperasi sebanyak 3 SPPG di Kabupaten Agam. Harapannya, ke depan jumlahnya bisa bertambah di wilayah lain,” jelasnya.
Setiap SPPG melayani sekitar 2.000–3.000 siswa dari 10–18 sekolah atau pesantren di sekitarnya. Ade juga mendorong percepatan pembangunan dapur-dapur MBG di tiap kelurahan, terutama di Kota Padang dan Bukittinggi.
Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Adib Al-Fikry, menekankan bahwa program MBG bukan sekadar pembagian makanan.
“Program ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan status gizi anak, mendukung proses belajar, serta menurunkan angka stunting dan malnutrisi,” ujar Adib.
Ia mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi pelaksanaan program dan menjaga kualitas makanan yang diberikan.
“Dengan informasi yang jelas, masyarakat juga dapat menanamkan pentingnya pola makan sehat dalam keluarga,” tambahnya.
Adib juga mengajak masyarakat yang berminat menjadi mitra program MBG untuk mendaftar melalui portal resmi www.mitra.bgn.go.id tanpa pungutan biaya.
Sementara itu, PLT Kepala Balai Besar POM Hilda Murni menegaskan peran BPOM dalam menjamin keamanan pangan dalam program MBG.
“BPOM bertanggung jawab memastikan semua makanan memenuhi standar keamanan pangan, bebas bahan berbahaya, dan bergizi sesuai kebutuhan anak,” jelas Hilda.
BPOM melakukan pengawasan melalui pengujian laboratorium, sertifikasi produk, serta inspeksi lapangan secara rutin.
Berikut sebaran SPPG yang telah berdiri di Provinsi Sumatera Barat:
- Kabupaten Pesisir Selatan: 3 SPPG
- Kabupaten Solok: 1 SPPG
- Kabupaten Tanahdatar: (jumlah belum disebutkan)
- Kabupaten Agam: 3 SPPG
- Kabupaten Limapuluh Kota: 1 SPPG
- Kabupaten Pasaman: 1 SPPG
- Kota Padang: 1 SPPG
- Kota Bukittinggi: 1 SPPG
- Kota Payakumbuh: 2 SPPG
- Kota Pariaman: 1 SPPG
Melalui sosialisasi ini, DPR RI dan BGN berharap program MBG mendapat dukungan luas dan bisa berkontribusi signifikan menuju tercapainya Indonesia Emas 2045.(*)
Editor : Hendra Efison