PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mempercepat pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor. Melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki puluhan kilometer jalan, menangani titik longsor, serta membangun kembali jembatan yang rusak.
Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, mengatakan pemerintah provinsi memanfaatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp534,98 miliar dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pascabencana.
TKD Tambahan adalah alokasi dana tambahan dari pemerintah pusat yang disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah—khususnya guna mempercepat rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana atau untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak lainnya.
Dari total alokasi tersebut, Rp258,45 miliar dikelola melalui Dinas BMCKTR Sumbar untuk membiayai 18 program strategis infrastruktur dasar. Program itu mencakup 31 paket pekerjaan jalan daerah dan provinsi.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan pentingnya kerja bersama dalam proses pemulihan.
“Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama. Pusat dapat anggaran, juga K/L dan juga daerah yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja” tegas Menteri Dalam Negeri itu.
Berdasarkan data per 19 Oktober 2026, realisasi fisik keseluruhan program BMCKTR telah mencapai 51,19 persen. Sementara itu, realisasi keuangan tercatat 33,28 persen.
“Capaian realisasi fisik di angka 51 persen ini berjalan sesuai tahapan teknis, pengadaan, dan administrasi yang berlaku. Kami sangat optimistis seluruh paket pekerjaan dapat dituntaskan 100 persen sesuai target pada Desember 2026,” kata Armizoprades.
Dia menjelaskan, anggaran tersebut antara lain digunakan untuk rehabilitasi jalan provinsi sebesar Rp 104,39 miliar, rekonstruksi jalan Rp 49,03 miliar, penggantian jembatan Rp 28,68 miliar, pembangunan jembatan Rp 26,73 miliar, pengadaan jembatan Bailey Rp 14,20 miliar, serta pemeliharaan rutin jalan Rp 15,85 miliar.
Armizoprades juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Menurutnya, pembangunan tersebut diperlukan untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih kuat.
Tangani 48 Titik Longsor
Kepala Bidang Bina Marga Dinas BMCKTR Sumbar, Elfiandi Ibrahim, menjelaskan, program Bina Marga yang didukung alokasi TKD Tambahan dan APBD mencakup pekerjaan jalan yang tersebar di sejumlah wilayah.
Secara agregat, program yang bersumber dari alokasi TKD Tambahan untuk sektor Bina Marga memiliki anggaran sekitar Rp 243,91 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk memperbaiki jalan sepanjang 22,90 kilometer dan menangani 48 titik jalan terban atau longsor.
Selain jalan, program tersebut mencakup pemasangan empat unit jembatan Bailey sebagai penanganan darurat serta pembangunan tiga unit jembatan komposit permanen.
“Sebagian besar paket proyek fisik ini mulai bergerak sejak Juli dan ditargetkan rampung secara serentak pada akhir Desember 2026,” ujar Elfiandi.
Di Kabupaten Agam, sejumlah pekerjaan strategis meliputi rehabilitasi Jalan Manggopoh–Padang Luar Paket 1 dengan nilai Rp 6,1 miliar, Paket 2 di Sungai Landia senilai Rp 13,8 miliar, serta penggantian jembatan pada ruas Tiku–Sasak senilai Rp 8,1 miliar.
Elfiandi menambahkan, penanganan titik longsor terban di kawasan Panorama Sungai Landia akan diajukan melalui skema pendanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) lanjutan.
Rekonstruksi Jalan Sungai Landia
Salah satu pekerjaan yang sedang berlangsung berada di ruas Jalan Provinsi Padang Luar–Manggopoh, tepatnya pada Paket 2 di Nagari Sungai Landia, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.
Proyek ini memiliki nilai kontrak Rp13,835 miliar dengan masa pelaksanaan 22 Juli hingga 31 Desember 2026. Berdasarkan data peliputan 19 Oktober 2026, progres fisiknya mencapai sekitar 40 persen.
Penanganan dilakukan pada tujuh segmen rawan longsor sepanjang koridor kilometer 158+175 hingga kilometer 163+725. Pekerjaan mencakup relokasi trase jalan menjauhi jurang, pemangkasan tebing, pembangunan dinding penahan tanah, pemasangan bronjong, perbaikan saluran air, serta pengerasan kembali badan jalan.
Di area relokasi, badan jalan dibuka selebar enam meter dengan bahu jalan masing-masing satu meter di sisi kiri dan kanan. Saluran gendong selebar 1,6 meter juga dibangun pada sisi lereng untuk mengendalikan limpasan air hujan.
Engineer lapangan PT Pandora Energi Persada, Redi, mengatakan penanganan disesuaikan dengan karakteristik kerusakan pada setiap segmen. Kondisi tanah lempung bercadas yang mudah ambrol menjadi salah satu tantangan utama, terutama pada segmen kilometer 158+175 hingga kilometer 158+425.
Pengerjaan didukung 40 tenaga kerja serta empat unit ekskavator, satu wheel loader, satu motor grader, satu vibro roller, dan tiga dump truck. Selama pekerjaan berlangsung, lalu lintas diberlakukan dengan sistem buka-tutup terbatas agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan.
Perbaikan ini penting karena bencana November 2025 memutus akses keluar-masuk Nagari Sungai Landia selama delapan hari dan menyebabkan 15 titik longsor di sepanjang jalur provinsi. Longsor susulan pada Mei 2026 kembali menutup badan jalan dan menghentikan arus kendaraan Bukittinggi–Lubuk Basung.
Pemulihan ruas tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antara Bukittinggi dan Lubuk Basung, mempermudah perjalanan warga serta akses anak sekolah, sekaligus mendukung pergerakan logistik dan wisatawan menuju Puncak Lawang serta Danau Maninjau.
Mengacu pada Rencana Pemulihan Pascabencana
Percepatan perbaikan jalan dan jembatan menjadi bagian dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Berdasarkan dokumen Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera, terdapat 2.036 ruas jalan rusak di tiga provinsi tersebut. Sebanyak 364 ruas di antaranya berada di Sumatera Barat.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Dalam sektor transportasi, pemulihan diarahkan untuk mengembalikan konektivitas secara bertahap, memperkuat struktur jalan dan jembatan, menstabilkan lereng rawan longsor, serta meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas orang maupun barang. Program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak direncanakan berlangsung selama periode 2026–2028.
Pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan tidak hanya memulihkan akses yang terputus, tetapi juga memperkuat ketahanan infrastruktur menghadapi risiko bencana berikutnya. (*)
Editor : Tandri Eka Putra