PADEK.JAWAPOS.COM— Persiapan pembentukan Kabupaten Agam Tuo sebagai daerah otonomi baru (DOB) telah memenuhi kelengkapan bahan yang diminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun, usulan pemekaran Kabupaten Agam tersebut belum bisa melangkah ke tahap berikutnya karena pemerintah pusat belum mencabut moratorium pembentukan daerah baru.
Ketua DPRD Agam, Ilham, membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Agam telah melengkapi seluruh bahan yang diminta pemerintah provinsi terkait usulan pembentukan Kabupaten Agam Tuo.
"Permintaan bahan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah dilengkapi oleh Pemkab Agam," kata Ilham kepada Padek.Jawapos.com, Minggu (1/11/2026).
Menurut Ilham, hambatan utama pemekaran saat ini bukan lagi pada kelengkapan administrasi di tingkat daerah, melainkan kebijakan pemerintah pusat. Selama moratorium belum dicabut, usulan pembentukan daerah otonomi baru belum dapat diproses lebih lanjut.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sekitar 223 daerah juga sedang memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru. Kabupaten Agam termasuk salah satu daerah yang masuk dalam antrean usulan pemekaran tersebut.
Selain moratorium, pembentukan DOB masih menunggu penyelesaian regulasi di tingkat pusat. Pada Mei 2025, Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa pembentukan daerah otonomi baru masih menunggu penyelesaian dua peraturan pemerintah (PP) terkait penataan daerah.
Agam Tuo Dirancang Meliputi 10 Kecamatan
Rencana pemekaran Kabupaten Agam menjadi Kabupaten Agam dan Kabupaten Agam Tuo sebelumnya telah memperoleh kesepakatan Pemkab Agam bersama DPRD Agam melalui rapat paripurna pada Maret 2024.
Dalam rancangan tersebut, Kabupaten Agam Tuo akan mencakup 10 kecamatan dan 54 nagari. Wilayah yang direncanakan masuk kabupaten baru meliputi IV Koto, Malalak, Banuhampu, Sungai Pua, Canduang, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek, dan Palupuh.
Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, direncanakan menjadi ibu kota Kabupaten Agam Tuo.
Pemekaran ini diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Agam bagian timur.
Selama ini, jarak dan kondisi geografis menjadi salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat di sejumlah kecamatan. Perjalanan menuju pusat pemerintahan Kabupaten Agam di Lubuk Basung dinilai cukup jauh sehingga masyarakat membutuhkan waktu dan biaya lebih untuk mengakses pelayanan pemerintahan.
Nasib Pemekaran Menunggu Kebijakan Pusat
Pembentukan Kabupaten Agam Tuo bukan sekadar penambahan wilayah administrasi pemerintahan. Pemekaran tersebut diharapkan menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan efektif bagi masyarakat di wilayah yang direncanakan menjadi kabupaten baru.
Meski kelengkapan bahan yang diminta pemerintah provinsi telah dipenuhi, tahapan berikutnya masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Pencabutan moratorium dan penyelesaian regulasi penataan daerah menjadi dua hal penting yang menentukan kelanjutan usulan pemekaran tersebut.
Dengan kondisi itu, masyarakat yang selama ini memperjuangkan pembentukan Agam Tuo masih harus menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, persiapan di tingkat daerah telah menjadi bagian dari tahapan yang terus diupayakan. (*)
Editor : Hendra Efison