PADEK.JAWAPOS.COM— Pemulihan infrastruktur menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah pusat mendorong agar masyarakat tidak berlarut-larut menghadapi dampak bencana, termasuk akibat rusaknya akses transportasi dan fasilitas umum.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya percepatan pemulihan agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
“Saya sengaja datang untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat yang terdampak bencana kemudian tidak bisa tersenyum lagi. Harus secepatnya bisa tersenyum lagi masyarakat kita,” kata Dody saat kunjungan pada 31 Juli 2026.
Komitmen pemulihan tersebut menjadi bagian dari kerja pemerintah dalam menangani dampak bencana. Infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga, akses pendidikan, distribusi hasil pertanian, serta pergerakan ekonomi masyarakat.
Di Kabupaten Agam, salah satu pekerjaan pemulihan infrastruktur adalah pembangunan kembali Jembatan Batang Tumayo di Nagari Sungai Batang dan Jembatan Balok di Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya.
Kedua jembatan tersebut rusak akibat bencana. Jembatan tersebut menjadi akses penting masyarakat di kawasan Danau Maninjau. Pembangunan permanen dilakukan untuk mengembalikan konektivitas warga. Untuk menghindari kerusakan akibat bencana berulang, maka konstruksi bangunan jembatan yang baru dibuat lebih kuat.
Kedua jembatan tersebut masuk dalam Paket I pada program pembangunan jembatan Kabupaten Agam tahun anggaran 2026. Nilai kontraknya mencapai Rp4,68 miliar dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender, sejak 27 Juli hingga target penyelesaian 27 November 2026.
Hingga 29 Oktober 2026, progres fisik pekerjaan dilaporkan mencapai 70 persen. Pekerjaan telah menyelesaikan abutment dan oprit, serta berlanjut pada perakitan rangka baja.
Satgas PRR Kawal Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Selain pelaksanaan pembangunan oleh instansi terkait, percepatan pemulihan pascabencana juga dikawal melalui pengawasan dan evaluasi oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pengawasan dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kementerian/lembaga yang menerima anggaran juga diminta menyampaikan perkembangan pekerjaan kepada media dan kepala daerah.
“Inilah yang kami lakukan pengawasan, mengevaluasi. Kami lakukan selain setiap minggu, kami meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang sudah menerima anggaran itu menyampaikan kepada media dan kepada seluruh kepala daerah seperti dalam kegiatan saat ini,” kata Tito pada 28 Oktober 2026.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan program pemulihan berjalan dan mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, dukungan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat dipantau secara berkala.
Konstruksi Jembatan Disesuaikan dengan Risiko Bencana
Kontraktor pelaksana, Wahyuda Saputra, menjelaskan pembangunan Jembatan Batang Tumayo dan Jembatan Balok menggunakan konstruksi tanpa pilar di tengah sungai. Desain tersebut diharapkan mengurangi risiko material kayu, batu, dan sedimen yang terbawa arus tertahan pada penyangga jembatan.
Jembatan Batang Tumayo memiliki bentang 20 meter dengan lebar jalan enam meter dan trotoar masing-masing setengah meter. Sementara Jembatan Balok memiliki bentang 10 meter dengan lebar jalan enam meter.
Wali Nagari Sungai Batang Ahsin Datuak Bandaro Kayo mengatakan, Jembatan Tumayo merupakan akses penting bagi masyarakat. Jembatan lama hanyut diterjang galodo pada 27 November 2025.
Setelah jembatan terputus, warga sempat membangun akses darurat menggunakan batang kelapa. TNI dan Polri kemudian membangun jembatan sementara. Namun, banjir yang berulang membuat pembangunan jembatan permanen menjadi kebutuhan mendesak.
Jembatan tersebut melayani akses tujuh jorong dengan lebih dari 4.500 penduduk. Selain mobilitas harian, jalur ini penting bagi kegiatan pertanian, pendidikan, dan perekonomian masyarakat di sekitar Danau Maninjau.
Perbaikan Jembatan dalam Renduk PRRP Sumatera
Pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur jembatan di wilayah terdampak bencana Sumatera melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera 2026–2028.
Renduk PRRP adalah dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026. Dokumen ini berfungsi untuk memandu pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Kerusakan infrastruktur tersebut menjadi perhatian pemerintah karena jembatan memiliki peran penting dalam menghubungkan permukiman, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui Renduk PRRP Sumatera, pembangunan kembali infrastruktur permanen menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Upaya ini tidak sekadar mengembalikan fungsi jembatan seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan infrastruktur agar lebih aman menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Dukungan TNI dan Polri juga menjadi bagian dari percepatan pemulihan akses masyarakat melalui pembangunan jembatan darurat maupun jembatan penghubung di wilayah terdampak.
Dengan pemulihan jaringan jembatan, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah kembali normal sehingga kegiatan perdagangan, distribusi hasil pertanian, pelayanan publik, dan mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih baik. (*)
Editor : Tandri Eka Putra