"Segera bangun MCK di lokasi pengungsian. Jumlahnya sesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi di tiap lokasi, hitung berapa perempuan dan berapa laki-laki," jelas Benny dalam rapat gabungan, Minggu malam (27/2).
Dalam rapat itu mulai terlihat gambaran jelas; apa, siapa, dan bagaimana penanganan yang harus dilakukan. Pendataan korban dan kerusakan, serta pendistribusian bantuan dan logistik, menjadi fokus utama, sembari menyiapkan infrastruktur pendukung di lokasi-lokasi pengungsian.
Data yang disajikan saat rapat yang dihadiri Direktur Penanganan Bantuan dan Pengungsi BNPB, Anggota DPRD Sumbar Donizar dan Sawal Dt. Putiah, seluruh pejabat Eselon II Pemkab Pasaman, Camat, Wali Nagari dan Jorong se-Kecamatan Tigo Nagari, bahwa saat ini terdapat 4.407 pengungsi (1.047 KK) di Tigo Nagari, utamanya Malampah, dan itu belum termasuk tiga kampung yang belum terdata.
"Diharapkan besok datanya sudah rampung, masuk ke posko induk," ujar Sekda Pasaman, Drs. Mara Ondak.
Tenda pengungsi masih sangat dibutuhkan warga. Saat ini baru ada 80 set ukuran besar dan kecil. Namun laporan dari Kepala Dinas Sosial Pasaman, malam ini sudah datang 1.500 tenda berbagai model dan ukuran dari Kementerian Sosial, berikut kasur, busa serta selimutnya.
Dikatakan, seluruh OPD Pemkab Pasaman agar fokus dulu dipemulihan pascabencana Malampah, karena ini merupakan kerja besar yang harus ditangani terpadu dan serius, termasuk terus mengoptimalkan pencarian warga yang hilang oleh tim gabungan di Malampah.
Kepada Kadis Kesehatan, Bupati minta agar didirikan Posko Kesehatan di seluruh sentra lokasi pengungsian, dan melakukan pengecekan kesehatan para pengungsi setiap hari.
"Lakukan pemeriksaan kesehatan setiap hari, dan sediakan stok obat-obatan sebanyak mungkin, termasuk vitamin, untuk menjaga kesehatan warga kita," kata bupati.
Dinas Pendidikan diminta meliburkan anak-anak bersekolah di Nagari Malampah, minimal selama masa tanggap darurat 14 hari, dan dapat diperpanjang jika keadaan belum memungkinkan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, diinstruksikan melakukan trauma healing bagi anak-anak.
Kepada BPBD, Bupati Pasaman minta segera finalkan data jumlah kerusakan akibat gempa, rumah yang hancur dan rusak, serta fasliitas umum dan infrastruktur lainnya.
"Data harus faktual dan jangan dikarang-karang. Karena jika ada penyimpangan, ada dampak hukumnya nanti. Tepat data, maka akan tepat pula penanganannya," sebut bupati yang mantan jaksa itu.
Kominfo Pasaman juga diminta proaktif mempublikasikan tahapan dan proses penanganan pascagempa, sekaligus bisa meminimalisir isu dan hoax yang banyak bermunculan di media sosial, terkait masibah gempa yang dialami masyarakat
Kabupten Pasaman.
"Sajikan data yang benar dan konkret terkait seluruh hal menyangkut gempa di Pasaman," ujarnya.
Terakhir ditekankan bahwa kecepatan itu perlu, keakuratan juga perlu, namun payung hukum pelaksanaannya harus jelas pula.
"Kita harus bergerak cepat, jangan berlama-lama, kasihan masyarakat harus menanggung penderitaan di tenda-tenda pengungsian," kata Bupati Benny.
Tentang pembangunan kembali rumah warga yang hancur dan rehab yang rusak, dijelaskan bahwa sesuai hasil rapat dengan Kepala BNPB Letjend. TNI. Suharyanto, Wakil Gubernur Sumbar, Danrem dan Kapolda, untuk rusak berat dan hancur akan ditangani BNPB, sedangkan rusak sedang oleh Provinsi, dan rusak ringan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Direktur Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Pusat, Yusrizal, menambahkan bahwa selama proses penanganan pascagempa, agar tetap menerapkan protokol kesehatan.
Karena menurutnya, kunjungan pihak luar cukup banyak, jangan sampai covid 19 menyebar di lokasi-lokasi pengungsian dan memunculkan cluster baru. "Tetap terapkan prokes, dan selalu pakai masker," ingat Yusrizal. (*) Editor : Hendra Efison