PADEK.JAWAPOS.COM-Real time dashboard Pembangunan Sumbar yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar menunjukkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 belum menunjukkan hasil optimal. Paling tidak, hingga Senin pagi (7/10), angka belanja terhitung masih kecil dan belumlah maksimal.
Dari total pagu anggaran sebesar Rp 6,81 triliun, serapan belanja organisasi perangkat daerah (OPD) baru mencapai Rp 3,85 triliun atau sekitar 56,59%. Angka tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 4,21 triliun atau 61,81%. Pendapatan daerah juga belum mencapai hasil maksimal. Dari target Rp 6,58 triliun, realisasinya baru Rp 4,74 triliun atau 72%.
Dalam laporan tersebut, juga dijabarkan terdapat lima OPD dengan realisasi belanja terendah. Yaitu Dinas Pertanian dan Hortikultura (Disbuntanhor) 29,96%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) 37,05%, Biro Perekonomian 38,84%, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 40,02% dan Biro Hukum 43,52%.
Sementara itu, dari segi realisasi fisik juga diperlukan adanya evaluasi dan pengawasan. Sebab saat ini baru tercapai 69,22%, di bawah target yang diharapkan sebesar 77,4%.
Dari segi realisasi fisik, dijabarkan pula adanya lima OPD dengan kinerja terendah. Yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) 26,22%, Dinas Pertanian dan Hortikultura (Disbuntanhor) 26,62%, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 48,82%, Sekretariat DPRD 50,42% dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 50,95%.
Dalam pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme e-Purchasing, tercatat sebanyak 1.447 paket dengan total nilai Rp962.816.202.225. Dari jumlah tersebut, 468 paket masih belum diproses, sedangkan 785 paket sudah selesai diproses, dan 194 paket telah selesai dilaksanakan.
Pada proses tender, terdapat 43 paket dengan nilai mencapai Rp 28.137.279.234. Hingga saat ini, 16 paket belum diproses, 27 paket telah selesai diproses, namun belum ada yang selesai pelaksanaannya. Untuk pengadaan yang dilakukan melalui mekanisme Non-Tendering dan Non E-Purchasing, tercatat sebanyak 2.220 paket dengan nilai Rp 299.246.991.482.
Dari jumlah tersebut, 871 paket belum diproses, 100 paket sedang dalam proses, 1.116 paket telah selesai diproses, dan 133 paket telah selesai pelaksanaannya. Dalam hal hibah, tercatat 650 penerima dengan total nilai Rp117.199.488.584.
Sebanyak 143 penerima hibah belum diproses, 225 sedang dalam proses pelaksanaan, dan sejumlah penerima hibah telah selesai pelaksanaan.
Bukan hanya Masalah Teknis
Pengamat Ekonomi Syafrudin Karimi menilai, faktor utama rendahnya serapan anggaran belanja APBD Sumbar bukan hanya masalah teknis tetapi juga melibatkan aspek manajerial, regulasi, dan sumber daya yang memerlukan solusi komprehensif agar anggaran dapat terserap lebih maksimal.
Hal ini diungkapkannya kepada Padang Ekspres via WhatsApp kemarin. Dia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya serapan belanja APBD Sumbar. Yang pertama yakni proses pengadaan barang dan jasa yang lambat.
“Salah satu kendala utama adalah lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk proyek infrastruktur dan belanja modal. Ini bisa terjadi karena prosedur administrasi yang rumit, regulasi yang ketat, dan kurangnya kapasitas SDM dalam proses lelang. Akibatnya, proyek yang direncanakan tidak bisa segera dimulai, sehingga serapan anggaran tertunda,” jelasnya.
Selain itu, penyebab lain yakni koordinasi antar OPD yang kurang efektif sehingga pelaksanaan program dan proyek di lapangan seringkali memerlukan koordinasi yang kuat antar-OPD. Kurangnya koordinasi atau adanya tumpang tindih peran dapat memperlambat pelaksanaan program, terutama yang bersifat lintas sektor.
Kemudian ia juga mengatakan bahwa keterbatasan kapasitas SDM dan birokrasi juga menjadi alasan serapan belanja APBD yang rendah.
”Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sering kali menjadi kendala, terutama di daerah-daerah. Birokrasi yang lamban dan minimnya keahlian teknis di beberapa OPD dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan anggaran,” ungkapnya lagi.
Lalu, perencanaan pemerintah daerah yang tidak matang dalam menentukan sebuah program. Di mana menurutnya, dalam beberapa kasus, perencanaan yang dilakukan tidak matang atau kurang realistis.
Proyek yang diajukan mungkin belum melalui kajian yang mendalam, sehingga ketika tahap implementasi dimulai, terdapat banyak revisi atau penyesuaian yang harus dilakukan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam realisasi belanja.
“Selanjutnya, hambatan regulasi atau perubahan kebijakan. Misalnya, aturan baru mengenai pengadaan atau pengelolaan keuangan daerah dapat membuat OPD harus menyesuaikan dengan kebijakan baru, yang memakan waktu,” jelasnya.
Kemudian, masalah pembebasan lahan juga menjadi kendala dan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi pemerintah daerah. Untuk proyek-proyek infrastruktur besar, pembebasan lahan sering menjadi kendala yang signifikan.
Proses ini memerlukan waktu lama karena melibatkan negosiasi dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Ketika pembebasan lahan terhambat, otomatis realisasi anggaran untuk proyek tersebut juga tertunda.
Dan terakhir, menurutnya adalah kurangnya pengawasan dan evaluasi yang tepat waktu. Rendahnya pengawasan dan evaluasi yang berjalan lambat dapat menyebabkan keterlambatan dalam identifikasi masalah dan pengambilan tindakan korektif.
Idealnya, evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara berkala agar bisa segera mengatasi hambatan-hambatan yang muncul.
Maksimalkan Belanja
Ketua DPRD Sumbar sementara Irsyad Syafar mengatakan, meskipun perekonomian Sumbar masih tumbuh positif pada triwulan II-2024 di tengah tekanan perekonomian global akibat ketegangan politik di beberapa kawasan dan perang dagang, nampaknya serapan anggaran belanja daerah juga harus diperhatikan.
Hal ini menurutnya disebabkan oleh banyaknya program yang direncanakan oleh pemerintah daerah tapi tidak terlaksana dengan maksimal. Hal ini tentu menjadi masalah besar yang harus diperhatikan.
“Berdasarkan hal tersebut kia dapat melihat bahwa banyak program yang direncanakan namun belum terlaksana secara maksimal sehingga menyebabkan rendahnya belanja APBD Sumbar dan tentunya masih anak anggaran belanja yang tersisa dalam kurun waktu 4 bulan lagi,” ujarnya.
Pihaknya berharap agar pemerintah dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD Sumbar agar seluruh program yang ada dapat terlaksana hngga akhir tahun sebelum membuka lembaran baru dalam anggaran.
Pihaknya juga menilai bahwa pemerintah secara bersama-sama harus mengatasi hal ini ke depan dan menyiapkan strategi agar serapan belanja daerah dapat dimaksimalkan guna kebutuhan daerah.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Sumbar Endarmy kepada Padang Ekspres menilai bahwa rendahnya serapan belanja daerah ini dipicu pula karean keterbatasan SDM yang mumpuni di Sumatera Barat.
Di mana permasalahan birokrasi seringkali lamban sehingga menyebabkan keteledoran pada periode berikutnya dalam pengaturan anggaran.
“Dari segi SDM tentu juga sangat berpengaruh, semakin baik kualitas SDM itu maka akan semakin bagus pula sistem birokrasi sehingga tidak adanya keterlambatan dalam input dan sebagainya,” ujarnya.
Sehingga salah satu solusi yang ia berikan adalah dengan melaksanakan bimbingan teknis dan melaksanakan pelatihan agar SDM di Sumbar menjadi lebih mumpuni dan berkualitas.
Rendahnya serapan anggaran ini tentu menyebabkan terganggunya arus pembangunan yang ada.
Dimana seharusnya pembangunan dapat dimaksimalkan dari berbagai segi seperti pertanian, kelautan hingga pariwisata bisa lebih maksimal, namun belum bisa dimaksimalkan karena belanja yang minim.
“Pemerintah tentu harus bijak dalam mengatur belanja APBD Sumbar. Namun jika untuk kepentingan Sumatera Barat dan untuk memaksimalkan pembangunan tentu harus maksimal sehingga nanti terciptalah pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia emas 2045 mendatang,” tutupnya. (shy)
Editor : Novitri Selvia