Nevi menilai pertumbuhan jumlah pelanggan KAI Group hingga 8,90% pada Semester I 2025 sebagai capaian positif, termasuk lonjakan penggunaan LRT Jabodebek sebesar 50,14%.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan kuantitatif harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.
“Kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan adalah standar minimal yang tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar angka penumpang,” tegas Nevi.
Pada aspek digitalisasi, Nevi menyoroti aplikasi Access by KAI yang mencatat 12,6 juta transaksi tiket atau setara 72% dari total penjualan. Ia menyebut pencapaian ini positif, namun tetap mengingatkan agar masyarakat yang belum memiliki akses teknologi tidak tertinggal.
“Keandalan aplikasi dan keamanan data pribadi harus menjadi prioritas. Jangan sampai inovasi digital justru menimbulkan kerentanan baru,” tambah Nevi.
Politisi PKS ini juga mengapresiasi roadmap KAI 2025–2029 yang menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 29% dan peningkatan skor Good Corporate Governance (GCG).
Ia menegaskan pentingnya indikator objektif dan audit independen agar keterbukaan data lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dapat meningkatkan kepercayaan publik.
Sorotan tajam Nevi ditujukan pada KCIC, yang hingga pertengahan 2025 masih membukukan kerugian besar. KAI menanggung hampir Rp1 triliun pada Semester I 2025.
Ia berharap rencana masuknya Danantara dalam restrukturisasi utang dapat dilaksanakan secara transparan.
“Publik berhak tahu apakah langkah ini bentuk bailout dari kerugian struktural. DPR harus memastikan bahwa dana yang digunakan tidak membebani masyarakat melalui BUMN lain,” ujar Nevi.
Nevi juga menegaskan sikap PKS sejak awal yang mengkritisi proyek kereta cepat karena perubahan pelaksana dari Jepang ke China dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, perubahan tersebut terbukti menimbulkan masalah serius.
“Skema restrukturisasi KCIC harus dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan diawasi DPR. Jangan sampai kerugian berulang dan membebani keuangan PT KAI serta BUMN lainnya. Kepentingan publik dan keberlanjutan layanan transportasi nasional harus ditempatkan di atas segalanya,” pungkas Nevi Zuairina.(*)
Editor : Heri Sugiarto