Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, saat ini Indonesia sedang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya mengoptimalkan kebijakan fiskal serta menjaga stabilitas moneter sejalan dengan menghidupkan private sector dan memperbaiki iklim investasi.
Terkait penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), Purbaya menyatakan belum melakukan perhitungan untuk mengambil keputusan dalam waktu dekat. Karena, kondisi perpajakan, kepabeanan, dan cukai saat ini masih dalam tahap pembenahan, sehingga perlu waktu untuk melihat hasilnya sebelum melakukan evaluasi tarif pajak.
”Pada kuartal I dan terakhir tahun depan akan saya lihat nanti. Nanti kalau sudah clear gambarannya seperti apa, baru kita hitung ulang. Kalau (keputusannya) sekarang, terlalu dini,” terang Purbaya di kantornya, kemarin (21/10).
Dalam pertemuan dengan 12 perusahaan pengelola dana investasi (fund manager), Purbaya mengaku sempat ditanya pemerintah akan menaikkan batas defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB atau tidak. Bahkan, beberapa pihak mengusulkan agar menerobos batas tersebut. Menurut dia, menaikkan batas defisit belum menjadi opsi saat ini sebab realisasi belanja anggaran belum optimal.
”Kalau itu (APBN) sudah optimal, tepat sasaran, tepat waktu, dan nggak ada yang bocor, baru saya naikin. Kalau nggak begitu, saya naikin (defisit di atas 3 persen), makin banyak bocornya,” beber mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Tiga Kebijakan Utama
Terpisah, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan tiga langkah kebijakan utama yang ditempuh Indonesia untuk menjaga resiliensi ekonomi. Yakni, implementasi bauran kebijakan yang selaras antara moneter, fiskal, dan stabilitas keuangan. Kemudian, reformasi struktural untuk memperkuat pertumbuhan melalui hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi, inklusi keuangan, dan penciptaan lapangan kerja.
Terakhir, penguatan kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN maupun dengan mitra dagang utama. Seperti AS, Tiongkok, Jepang, India, dan Eropa. ”Multilateralisme jauh lebih efektif dibanding unilateralisme dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi ketidakseimbangan,” ungkap Perry. (*)
Editor : Eri Mardinal