PADEK.JAWAPOS.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mempercepat perampingan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai bagian dari reformasi besar perusahaan pelat merah.
Melalui program tersebut, jumlah entitas perusahaan dalam ekosistem BUMN ditargetkan menyusut menjadi sekitar 250 perusahaan dengan tetap mengedepankan efisiensi, transparansi, dan tata kelola yang lebih baik.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan, Sabtu (27/6/2026).
Dalam forum tersebut, Presiden sempat bertektokan dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan hasil konsolidasi.
"BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada," kata Prabowo saat membuka penjelasannya mengenai kondisi perusahaan-perusahaan negara.
Presiden mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap perusahaan negara yang selama ini dinilai belum berjalan secara efisien.
"Ini sedang kita bersihkan. Sedang kita tertibkan," ujarnya.
Prabowo mengungkapkan pemerintah telah melakukan penutupan dan konsolidasi terhadap lebih dari 200 entitas perusahaan sebagai bagian dari proses restrukturisasi.
"Dari seribu lebih perusahaan, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," katanya.
Tak lama kemudian, Prabowo menoleh kepada Dony Oskaria yang hadir dalam acara tersebut.
"Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?" tanya Presiden.
Dony menjawab target akhir konsolidasi berada di kisaran 250 perusahaan.
"Ujungnya nanti sekitar 250, Pak," jawab Dony.
Mendengar jawaban tersebut, Prabowo menegaskan langkah perampingan diperlukan agar perusahaan negara tidak lagi terbebani biaya operasional yang tinggi.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tegasnya.
Menurut Prabowo, rasionalisasi harus segera diselesaikan agar perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih efisien dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Kita sekarang mau rasionalisasi agar lebih efisien. Saya minta dalam tahun ini harus selesai," ujarnya.
Presiden menargetkan transformasi tersebut dapat diselesaikan dalam dua tahun sehingga seluruh perusahaan negara memiliki tata kelola yang lebih baik.
"Dalam dua tahun kita akan membuat BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, dan lebih bekerja untuk rakyat," katanya.
Dony Pastikan Tidak Ada PHK
Sebelumnya, Dony Oskaria memastikan proses konsolidasi tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan.
"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony.
Ia menjelaskan Danantara saat ini tengah melakukan streamlining terhadap sekitar 1.077 entitas perusahaan dalam ekosistem BUMN, yang mencakup perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan afiliasi.
Jumlah tersebut ditargetkan menyusut menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan pada 2026 melalui proses konsolidasi.
Menurut Dony, sekitar 52 persen entitas tersebut masih mengalami kerugian dengan total mencapai Rp20 triliun sehingga restrukturisasi menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh tenaga kerja tetap dipertahankan karena biaya pegawai jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang dihasilkan dari proses konsolidasi.
"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," katanya.
Dony kembali menegaskan tidak ada pengurangan pegawai dalam proses tersebut.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," tegasnya.
Selain memastikan tidak ada PHK, Dony menyebut program konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan hingga sekitar Rp50 triliun setiap tahun.
Penghematan tersebut berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi.(*)
Menurut Dony, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS. Model serupa akan diterapkan pada kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi agar perusahaan negara menjadi lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. (*)
Editor : Heri Sugiarto