“Salah satu tujuan digelarnya kegiatan tersebut untuk meminta masukan agar demokrasi berjalan dengan baik dan benar, serta terciptanya demokrasi dengan aman,” ujar Ketua Bawaslu Dharmasraya, Soebandiyono.
Hadir ratusan peserta dari berbagai organisasi sosial masyarakat, mantan Komisioner Bawaslu dan KPU, pers, TNI, Polri, Kelompok Tani, mahasiswa, dan lainnya. Kegiatan ini menghadirkan pembicara; Joni Zulhendra, dan Samsurizal.
“Pemahaman kepada seluruh pihak dan stakeholder terkait kerawanan yang ada pada Pemilihan Serentak 2024 dan peran partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan yang dilakukan, terus disosialisasikan,” ujarnya.
"Output yang dihasilkan kegiatan ini meningkatnya partisipasi dan pemahaman masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan Pilkada serentak dan kerawanan yang ada," jelas Soebandiyono.
Kepala Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Alde Rado, menegaskan peserta sosialisasi ini diharapkan bisa ikut mengawasi atau berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu.
Setidaknya ada beberapa pola yang diterapkan di antaranya pola pencegahan dalam artian bagaimana pelanggaran Pemilu bisa dicegah. Makna dari pengawasanitu sendiri merupakan pendekatan, dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran, setelah itu baru kita mengedepankan pola penindakan.
"Intinya adalah bagaimana Bawaslu bisa menyelesaikan sengketa Pilkada dengan baik dan benar, mulai dari tahapan mediasi hingga tahapan penyelesaian,” ujar Alde.
Kehadiran pengawasan masyarakat secara masif akan memberi efek psikologis baik bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2024. (ita)
Editor : Hendra Efison