Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominfo Dharmasraya, Rovanly Abdams, pada Rabu (2/4/2025). Dalam upaya tersebut, Bupati Annisa didampingi Wakil Bupati Leli Arni serta tim lengkap yang terdiri dari Sekretaris Daerah H. Adlisman, para asisten, staf ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan kepala bagian.
Mereka bertemu dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, guna membahas strategi memasukkan kembali Dharmasraya dalam RPJMN.
Dalam pertemuan itu, Bupati Annisa meminta klarifikasi dari Bappeda Sumbar terkait alasan Dharmasraya tidak tercantum dalam dokumen rencana pembangunan nasional tersebut.
“Dharmasraya adalah pintu gerbang utama Sumatera Barat dari arah selatan dan menjadi etalase provinsi bagi masyarakat luar yang masuk dari wilayah selatan Sumatera,” ujar Annisa.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial di Dharmasraya harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dengan masuknya kembali Dharmasraya ke dalam RPJMN, berbagai program pembangunan yang telah dirancang dapat memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Sebagai pintu gerbang utama Sumbar dari selatan, Dharmasraya harus mendapat dukungan lebih agar dapat menjadi etalase yang membanggakan bagi provinsi ini,” tambahnya.
Tidak masuknya Dharmasraya dalam blue print rencana pembangunan nasional ini dinilai dapat menghambat masuknya proyek-proyek strategis nasional ke Kabupaten Dharmasraya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, menyambut baik aspirasi yang disampaikan Bupati Annisa dan menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses tersebut agar Dharmasraya mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan nasional.
Menurut Medi, kolaborasi antara pemerintah daerah dan provinsi sangat penting guna memastikan kepentingan masyarakat Dharmasraya dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas.
“Kami meminta Sekda dan Kepala Bapperida Dharmasraya untuk terus berkoordinasi dengan Bappeda Sumbar mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan agar Dharmasraya kembali dapat terakomodir dalam RPJMN,” harap Annisa.
Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dan dukungan dari Bappeda Sumbar, diharapkan Dharmasraya dapat kembali masuk dalam RPJMN 2025-2030 demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.(ita)
Editor : Hendra Efison