Jumlah tersebut mencakup tunggakan iuran BPJS, yang memperparah kondisi keuangan daerah dan menjadi sinyal kuat bahwa reformasi fiskal tak bisa lagi ditunda.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengungkapkan kekhawatirannya beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa awalnya defisit diperkirakan hanya menyentuh angka Rp40 miliar setelah dilakukan efisiensi anggaran.
Namun, hasil penelusuran lanjutan menunjukkan angka tersebut meningkat jadi Rp70 miliar, dan ditambah tunggakan BPJS, total defisit pun melonjak hingga Rp96,3 miliar.
"Kondisi ini menegaskan bahwa kita butuh langkah cepat dan konkret untuk melakukan reformasi fiskal. Jika tidak, stabilitas keuangan daerah bisa terancam," ujar Annisa tegas.
Ketergantungan Tinggi pada Dana Pusat
Annisa tak menampik bahwa ketergantungan Dharmasraya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan transfer pusat telah menjadi persoalan klasik yang selama ini membelenggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Rasio ketergantungan mencapai 85 persen dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebuah angka yang sangat tinggi dan tidak sehat secara fiskal.
"Kalau kita terus bergantung pada pusat, daerah kita tidak akan pernah mandiri. Kita harus mulai berinovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal," tambahnya.
Bupati perempuan pertama di Sumatera Barat itu menekankan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi prioritas. Ia menyebut sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya lokal lainnya sebagai potensi besar yang belum tergarap secara maksimal.
Belanja Pegawai Membengkak, Pembangunan Terabaikan
Masalah lainnya adalah dominasi belanja pegawai dalam struktur anggaran daerah. Annisa mencatat adanya tren peningkatan sejak tahun 2022, dari sekitar 35 persen menjadi 40 persen pada tahun ini. Jika tidak dikendalikan, angka ini diperkirakan melonjak hingga 45 persen pada tahun depan.
"Rasio belanja pembangunan kita masih jauh dari kata sehat. Idealnya, belanja pegawai bisa ditekan hingga hanya 30 persen, agar kita bisa mengalokasikan lebih banyak dana untuk pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat," jelasnya.
Annisa juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip transparansi dan kesinambungan dalam pengelolaan anggaran.
Reformasi Fiskal, Jalan Menuju Kemandirian Daerah
Melalui serangkaian pernyataan kritis dan realistis, Bupati Dharmasraya menunjukkan arah baru bagi keuangan daerah. Ia menyerukan agar reformasi fiskal dilakukan secara menyeluruh, mulai dari efisiensi belanja, peningkatan PAD, hingga pengurangan ketergantungan terhadap pusat.
"Kalau persoalan mendasar ini tidak diselesaikan sekarang, maka kondisi fiskal Dharmasraya tidak akan pernah membaik," pungkasnya.
Dengan tantangan yang menggunung dan waktu yang terus berjalan, Pemkab Dharmasraya dituntut bergerak cepat. Masa depan fiskal daerah kini bergantung pada keputusan-keputusan berani yang diambil hari ini.(ita)
Editor : Hendra Efison