PADEK.JAWAPOS.COM- Indonesia tidak sedang menghadapi sekadar krisis lingkungan biasa. Negeri ini tengah memasuki fase krisis ekologis yang bersifat sistemik, ketika kebijakanpembangunan antar sektor tidak lagi saling menopang, melainkan saling bertabrakan dan bahkansaling menghancurkan.
Fenomena ini oleh Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 yang disusun Yayasan KEHATI disebut sebagai “kanibalisme antar sektor”, sebuah kondisi ketika sektor hutan, air, pangan, dan energi saling mengorbankan dalam satu lingkaran krisis yang terus berulang.
Temuan ini menjadi sorotan utama dalam Diskusi Publik IEO 2026 yang diselenggarakanYayasan KEHATI bersama Biodiversity Warriors Universitas Andalas di Padang, Rabu (6/5/2026). Forum ini mempertemukan akademisi, pemerintah, dan komunitas akar rumputuntuk membaca krisis secara utuh sekaligus merumuskan jalan keluar yang berbasis realitas di lapangan.
Baca Juga: Forum Ketenagalistrikan di Padang, PLN Tawarkan Umrah hingga Motor Listrik bagi Pelanggan
IEO 2026 menegaskan bahwa krisis ekologis Indonesia tidak dapat dipahami sebagai persoalansektoral. Deforestasi yang didorong oleh ekspansi pangan dan energi, misalnya, merusak sistemhidrologi dan memperparah krisis air. Krisis air pada gilirannya mengganggu produksi pangan. Sementara itu, tekanan untuk meningkatkan produksi pangan dan energi kembali mendorongpembukaan hutan baru. Siklus ini terus berulang dan membentuk apa yang disebut sebagailingkaran setan krisis ekologis.
“Selama ini kita melihat sektor-sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, dalamkenyataannya, mereka saling terhubung. Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankansektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi akumulasi krisis,” ujar Muhamad Burhanudin, Penyusun IEO 2026 Yayasan KEHATI. Ia menambahkan, pendekatanpembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitukaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.
Sumatra, termasuk Sumatra Barat, menjadi cermin paling nyata dari kegagalan tersebut. Sepanjang akhir 2025, rangkaian banjir dan longsor di wilayah Sumatra menyebabkan 1.204 jiwa meninggal dunia, 148 orang hilang, dan sekitar 242.000 orang mengungsi. Kerugianekonomi ditaksir mencapai Rp68,67 triliun. Kerugian ekonomi tersebut jauh lebih besardibanding pendapatan pajak negara dari sektor sawit yang sebesar Rp 50,2 triliun (2024).
Baca Juga: PLN Nyalakan Listrik untuk 15 KK di Tanjung Modang Tanah Datar Lewat Program Lisdes
“Bencana ini tidak semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem, melainkan diperparah oleh degradasihutan dan tata kelola lanskap yang buruk, terutama di kawasan hulu dan sepanjang daerah aliransungai,” ungkap Burhanudin.
Dalam tiga dekade terakhir, Sumatra telah kehilangan sekitar 1,2 juta hektare hutan, sebagianbesar dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hilangnya tutupan hutan tersebut melemahkanfungsi daerah aliran sungai dan mengurangi kemampuan lanskap dalam menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor secara drastis. Secara nasional, situasi initercermin dari data bahwa sekitar 99 persen bencana di Indonesia kini merupakan bencanahidrometeorologis, dengan lebih dari 3.100 kejadian tercatat sepanjang 2025.
Bencana Permanen
Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto, menilai kondisi ini sebagai peringatanserius bahwa Indonesia tengah bergerak menuju fase “bencana permanen” jika tidak adaperubahan kebijakan yang mendasar. “Bencana yang kita lihat hari ini bukan lagi kejadianinsidental, melainkan hasil dari akumulasi kegagalan tata kelola sumber daya alam. Jika polapembangunan ini terus dipertahankan, maka bencana akan menjadi kondisi normal baru,” ujarnya.
Baca Juga: Pelatihan Sepablock 20 Tukang di Padang, Dukung Huntap Balai Gadang
IEO 2026 juga menyoroti paradoks besar dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. Dengan luas kawasan hutan mencapai sekitar 125,5 juta hektare, tekanan terhadap hutan justruterus meningkat. Sekitar 59 persen deforestasi terjadi di dalam konsesi resmi, menunjukkanbahwa kerusakan hutan banyak terjadi dalam kerangka yang legal. Kebijakan proyek strategisnasional (PSN) dan kemudahan izin usaha kehutanan serta lemahnya penegakan hukum ataspelanggaran hutan, mempercepat deforestasi hutan. Dengan angka per tahun rata-rata deforestasiseluas 147.000 hektar, maka pada 2045 mendatang, kita akan kehilangan lebih dari 3,5 jutahektar lahan akibat alih fungsi lahan.
Di sisi lain, emisi dari konversi hutan mencapai sekitar 930 juta ton CO₂ per tahun, sementarakapasitas pengawasan sangat terbatas, dengan rasio satu polisi hutan mengawasi sekitar 26.000 hektare kawasan hutan.
Kondisi ini menegaskan bahwa krisis ekologis tidak berdiri sendiri, melainkan terkait eratdengan persoalan tata kelola dan politik kebijakan. Dampaknya pun meluas hingga ke sektorekonomi. IEO 2026 mencatat bahwa bencana ekologis dapat menurunkan produk domestikbruto (PDB) hingga 0,29 persen. Bahkan, dalam skenario terburuk, krisis lingkungan berpotensimenggerus 3 hingga 5 persen PDB setiap tahun.
Baca Juga: Kanal Bak Intake Sikayan Dikuras, Pelanggan PDAM Terdampak
Menghadapi situasi tersebut, IEO 2026 menawarkan dua lintasan masa depan. Pertama adalahskenario business as usual, di mana Indonesia akan menghadapi kebangkrutan ekologis, ditandaidengan bencana yang semakin permanen, krisis air yang meluas, serta meningkatnya konfliksosial. Skenario kedua adalah transformasi sistemik, yang menuntut perubahan mendasar dalamparadigma pembangunan.
Transformasi ini mencakup penempatan hutan sebagai fondasi utama sistem nexus nasional, penghentian ekspansi ekstraktif di lanskap kritis, reformasi kebijakan lintas sektor berbasis dayadukung ekosistem, serta pembentukan mekanisme pengaman lintas sektor untuk mencegahkonflik kebijakan. Selain itu, penguatan peran masyarakat adat dan lokal, serta transisi energidan pangan yang tidak menambah tekanan ekologis, menjadi bagian penting dari solusi.
“IEO 2026 menunjukkan bahwa jalan keluar sebenarnya sudah ada. Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada keberanian untuk mengubah cara kita membangun,” tandasBurhanudin.
Baca Juga: Distribusi BBM Riau Dijaga, 3 SPBU Ditinjau DPR dan Pertamina Sumbagut
Tentang KEHATI
Dibentuk pada 12 Januari 1994, Yayasan KEHATI bertujuan untuk menghimpun dan mengelola sumber dayayang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragamanhayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Beberapa tokoh dibalik terbentuknyaYayasan KEHATI antara lain, Emil Salim, KoesnadiHardjasoemantri, Ismid Hadad, Erna Witoelar, M.S. Kismadi, dan Nono Anwar Makarim.
Selama lebih dari dua dekade, Yayasan KEHATI telahbekerja sama dengan lembaga lokal yang tersebar dariAceh hingga Papua.
Terdapat 6 pilar pendekatan program yang dikelola oleh KEHATI yaitu ekosistem kehutanan, pertanian, kelautan, perubahan iklim dan sirkular ekonomi, ekonomiberkelanjutan, dan Biodiversity Warriors. Selain itu, Yayasan KEHATI juga mengelola program khusus antaralain Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatera dan Kalimantan, Blue Abadi Fund (BAF), Ananta Fund, dan Program Solutions for Integrated Land-and Seascape Management in Indonesia (SOLUSI).
Baca Juga: RUPST Indosat 2026: Dividen Rp3,57 Triliun Disetujui, 4 Pimpinan Baru Ditunjuk
Yayasan KEHATI merupakan pionir investasi ESG di pasar modal Indonesia. Bekerja sama dengan Bursa EfekIndonesia, KEHATI mengembangkan indeks sahamberbasis ESG, yaitu: Indeks saham SRI-KEHATI, ESG Quality 45 IDX KEHATI, dan ESG Sector Leaders IDX KEHATI. Yayasan KEHATI juga aktif mempromosikanimpact investment, memfasilitasi impact enterpreneurs, serta berinvestasi dan menggalang investor untukmendukung usaha rintisan berdampak lingkungan dan sosial.
Editor : Tandri Eka Putra