Ia menyebut kasus ini berdampak tidak hanya pada kerugian fiskal, tapi juga kerusakan lingkungan dan kedaulatan ekonomi nasional.
“Negara kehilangan potensi besar dari sumber daya strategis seperti timah dan logam tanah jarang. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi menyangkut kedaulatan sumber daya dan masa depan industri nasional,” ujar Nevi di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Fraksi PKS, lanjut Nevi, mendorong penanganan kasus tambang ilegal Babel secara sistematis dan transparan. Salah satunya melalui audit forensik dan inventarisasi aset atas seluruh hasil sitaan, termasuk smelter, timah, dan mineral monasit.
Audit ini diharapkan dilakukan bersama evaluasi independen oleh lembaga profesional seperti BPK atau pakar mineral agar nilai aset dapat diukur secara objektif.
Selain audit, pengamanan lokasi tambang juga menjadi prioritas. Nevi menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga, termasuk TNI, Polri, dan Bea Cukai, agar seluruh site yang disita tetap aman dari pencurian atau penjualan ilegal.
“Koordinasi lintas lembaga mutlak dilakukan agar seluruh lokasi tambang yang disita benar-benar aman,” tegas legislator Komisi VI ini.
Fraksi PKS juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera menyusun rencana pemulihan lingkungan di lokasi tambang ilegal.
Biaya reklamasi dan rehabilitasi diharapkan dibebankan pada pihak yang terlibat, sementara sebagian hasil aset sitaan dapat digunakan untuk mendanai proses tersebut.
Nevi menekankan bahwa pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak harus menjadi prioritas.
“Pemerintah perlu menyediakan pelatihan kerja dan kompensasi yang adil. Kasus Babel harus menjadi momentum memperkuat tata kelola sumber daya alam berbasis transparansi, teknologi, dan akuntabilitas. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang,” pungkasnya.
Menurut Nevi, kasus tambang ilegal di Babel kini tengah menjadi fokus pemerintah dan DPR untuk memastikan aset negara terselamatkan, lokasi tambang diamankan, dan lingkungan terdampak pulih sesuai standar.(*)
Editor : Heri Sugiarto