Berkat kebijakan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai terobosan dalam tata kelola pupuk berhasil terwujud, sehingga mampu memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, serta efisiensi distribusi bagi petani di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan, kebijakan pemerintah telah mendorong reformasi tata kelola pupuk subsidi yang lebih efisien dan akuntabel.
“Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tata kelola pupuk subsidi mengalami perubahan yang nyata,” ujar Rahmad.
Reformasi tersebut diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025. Kedua regulasi ini memangkas 145 aturan terkait pupuk subsidi dan memperpendek rantai distribusi, sehingga akses pupuk subsidi lebih mudah dijangkau petani melalui empat titik serah: pengecer, koperasi, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelompok usaha bersama (pokdakan).
“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah yang menghadirkan regulasi distribusi pupuk yang lebih akuntabel, efisien, dan berkeadilan bagi petani. Pupuk Indonesia berkomitmen melaksanakan kebijakan ini secara konsisten dan bertanggung jawab," ungkapnya.
Dampak dari reformasi ini terlihat pada percepatan distribusi pupuk subsidi. Untuk pertama kalinya, penyaluran dimulai tepat pada 1 Januari 2025, memastikan pupuk tersedia sesuai kebutuhan petani.
Hingga 19 Oktober 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 6.143.650 ton pupuk subsidi atau 64% dari total alokasi nasional 9,55 juta ton. Capaian ini meningkat 10% dibanding periode yang sama pada 2024 dan 23% dibanding 2023.
Peningkatan distribusi pupuk subsidi dan kebijakan sektor pangan lainnya turut mendorong produktivitas pertanian nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York bahwa tahun 2025 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia, dengan produksi beras dan cadangan pangan nasional mencapai titik tertinggi.
Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan, tapi juga mulai mengekspor beras ke berbagai negara.
Ke depan, Pupuk Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan pupuk subsidi hingga ke gudang pengecer, memudahkan petani menebus pupuk terutama pada musim tanam.
Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan.
“Pupuk Indonesia berkomitmen memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional melalui penyediaan pupuk berkualitas untuk menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” pungkas Rahmad.(*)
Editor : Heri Sugiarto