Kunjungan ini menyasar PT PAL Indonesia, PT Pelindo Jasa Maritim, BP BUMN, dan Danantara Asset Management sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri maritim nasional.
Menurut Nevi, penguatan industri maritim merupakan kebutuhan strategis mengingat wilayah laut Indonesia jauh lebih luas dibandingkan daratan. Karena itu, pembangunan industri pelayaran dan perkapalan nasional harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Indonesia harus mampu membangun kemandirian industri pelayaran dan perkapalan secara berkelanjutan,” ujar Nevi.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan dan kemandirian industri galangan kapal menjadi kunci peningkatan daya saing maritim nasional.
Tantangan Utilisasi Galangan dan Permodalan
Nevi memaparkan bahwa industri perkapalan masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya, utilisasi pembangunan kapal baru yang masih rendah, hanya berkisar 30–40 persen, sementara sektor reparasi mencapai 75–80 persen.
Selain itu, modernisasi fasilitas galangan juga mendesak dilakukan. Salah satunya, revitalisasi galangan PT PAL senilai Rp2,71 triliun yang membutuhkan kepastian pembiayaan jangka panjang.
“Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti kebutuhan investasi modernisasi galangan dan skema pembiayaannya, termasuk melalui dukungan Danantara, SMI, atau LPEI,” tegas Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II itu menyoroti ketergantungan 70 persen komponen produksi galangan terhadap impor, mulai dari mesin kapal, sistem propulsi, elektronik, hingga peralatan navigasi.
Menurutnya, hal ini hanya dapat diatasi melalui pengembangan rantai pasok domestik dan roadmap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terukur.
“Kami mendukung percepatan substitusi impor, tetapi harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan resistensi pasar atau gangguan proyek,” ujarnya.
Permintaan Data dan Peta Risiko Rantai Pasok
Dalam kunjungan tersebut, Nevi meminta PT PAL dan Pelindo Jasa Maritim menyampaikan data utilisasi fasilitas, kebutuhan peningkatan kapasitas galanga, dan peta risiko rantai pasok industri.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas BUMN agar modernisasi galangan dan peningkatan layanan pelabuhan dapat berjalan paralel dengan peningkatan kualitas SDM maritim nasional.
Nevi juga mengingatkan bahwa pembahasan isu maritim harus mempertimbangkan dinamika ekosistem perkapalan secara menyeluruh.
“Pengurangan impor memang penting, namun harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas industri maritim nasional,” tambahnya.
Nevi berharap hasil kunjungan ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih kuat, terutama terkait pengawasan kontrak industri pertahanan, harmonisasi regulasi lintas kementerian, penguatan kapasitas galangan dan kepelabuhanan nasional
“Industri maritim adalah pilar strategis kedaulatan ekonomi Indonesia. Kemandirian kapal nasional harus dibangun dari dalam negeri, dengan tata kelola yang transparan dan ekosistem industri yang solid,” tutup Nevi.(*)
Editor : Heri Sugiarto