Pertemuan dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy.
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi utama agar penanganan bencana berjalan cepat dan efisien.
Ia menekankan pentingnya pembukaan akses jalan sebagai prioritas, karena kelancaran transportasi menentukan arus bantuan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Mulai Sabtu pukul 09.00 WIB, seluruh data bencana dari kabupaten/kota akan dikumpulkan secara terpusat.
Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol bersama BPBD Sumbar ditunjuk sebagai penanggung jawab agar data tunggal, akurat, dan diperbarui setiap hari.
Mahyeldi juga meminta pembagian jalur masuk ke wilayah terdampak untuk mencegah penumpukan kendaraan.
Menurutnya, kerusakan akses jalan dapat menghambat pemulihan ekonomi, sehingga perlu solusi cepat termasuk membuka jalur sementara yang minimal dapat dilalui sepeda motor.
Untuk jangka panjang, OPD diminta menyiapkan kajian jalur alternatif, terutama di kawasan rawan seperti Lembah Anai.
Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menyoroti masih adanya ketidaksesuaian data korban.
Ia mendorong sistem suplai data dari kabupaten/kota hingga dinas terkait, serta mengusulkan pembentukan hotline khusus agar masyarakat memiliki satu pintu pelaporan.
Menurutnya, data yang jelas akan mempermudah pencarian korban dan mempercepat kerja tim gabungan seperti Basarnas, Pemprov, Pemda, serta TNI.
Baca Juga: Korban Banjir Bandang Agam Tembus 74 Orang, Sejumlah Jalur ke Bukittinggi Lumpuh Total
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan perlunya memastikan jalur transportasi utama segera dapat dilalui sebelum bantuan pemerintah pusat tiba.
Ia meminta adanya pusat informasi terpadu di tingkat provinsi dan daerah, termasuk data lokasi dapur umum untuk memudahkan masyarakat menyalurkan bantuan.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menegaskan pentingnya distribusi bantuan berbasis data akurat.
Ia menyoroti seringnya terjadi ketimpangan distribusi, di mana satu lokasi menumpuk bantuan sementara wilayah lain kekurangan.
Kapolda meminta semua bantuan, termasuk dari NGO, dicatat melalui posko sehingga pendistribusian tepat sasaran.
Ia juga menekankan perlunya status darurat yang jelas dari kepala daerah untuk mendukung pertanggungjawaban anggaran.
Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, menyampaikan bahwa posko Kodam hingga Koramil telah aktif sejak awal bencana dan laporan harian terus disampaikan kepada Panglima TNI serta KSAD.
Ia mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu yang melibatkan unsur udara, laut, dan darat berdasarkan SK tanggap darurat Gubernur.
Posko terpadu telah disiapkan di aula Istana Gubernur sebagai pusat data dan koordinasi, termasuk percepatan penyaluran obat-obatan ke wilayah terdampak.(*)
Editor : Hendra Efison