PADEK.JAWAPOS.COM-BANJIR bandang dan tanah lonsor tiga provinsi di Pulau Sumatera juga meluluhlantakkan sejumlah sekolah.
Merujuk data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per Minggu (30/11), ada 1.009 sekolah rusak akibat bencana hidrometeorologi tersebut.
Perinciannya, di Provinsi Aceh ada 310 sekolah, Sumatera Utara 385 sekolah, dan Sumatera Barat 314 sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menuturkan, pihaknya terus berupaya melakukan mitigasi dan pemetaan untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan.
Hal itu dilakukan di seluruh daerah yang tertimpa bencana. “Kami sudah melakukan mitigasi dan melakukan pemetaan, tidak hanya Aceh dan Sumatra Utara, tetapi juga di beberapa tempat di Jawa Timur, dan Jawa Tengah,” paparnya.
Pihaknya juga melakukan sejumlah langkah kedaruratan. Antara lain, mendirikan tenda-tenda sekolah darurat hingga mengalokasikan dana tanggap darurat tahap pertama sebesar lebih dari Rp 4 miliar.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menambahkan, pihaknya tengah mendata kebutuhan terkait pendidikan di lokasi bencana. Pengiriman bantuan akan dilakukan setelah data terkumpul.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB),” jelasnya.
Bantuan tanggap darurat Kemendikdasmen meliputi tenda ruang kelas darurat (126 unit), perlengkapan belajar siswa atau school kit (10.200 paket), buku teks dan nonteks (35 ribu eksemplar), serta buku lain yang sedang dalam proses pengadaan sebanyak 50.000 eksemplar.
Ada juga uang peningkatan mutu pembelajaran senilai Rp 25 juta/voucher, bantuan keuangan, dan bantuan operasional SPAB 20 Paket.
Selain itu, ada 2 paket bantuan senilai Rp 50 juta/paket untuk mendukung layanan psikososial bagi warga sekolah di daerah terdampak.
“Nantinya program revitalisasi tahun 2026 diprioritaskan untuk daerah terdampak bencana,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi berharap pemerintah segera menemukan para korban yang hilang.
“Tentunya dalam penanganan pasca bencana, sekolah-sekolah bisa segera diperbaiki, aksesnya juga dapat dipulihkan secepatnya,” paparnya.
PGRI telah melakukan open donasi untuk membantu korban. Saat ini proses penggalangan dana masih berlangsung.
Tiga Bupati Menyerah
Sementara itu, bencana banjir dan longsor telah memporak-porandakan Aceh. Semua aktivitas nyaris lumpuh. Tiga bupati di Aceh pun “menyerah”. Mereka meminta Pemprov Aceh mengambil alih penanganan.
Permintaan itu diajukan oleh Bupati Aceh Selatan, Bupati Aceh Tengah, dan Bupati Pidie Jaya. Kondisi lapangan yang semakin buruk dengan kerusakan luas, peralatan terbatas, serta meningkatnya jumlah pengungsi menjadi alasan utama mereka meminta bantuan.
Dalam surat tersebut, masing-masing kepala daerah menggambarkan keadaan yang terus memburuk. Mulai dari permukiman yang terendam, akses transportasi terputus, hingga kerusakan fasilitas publik.
Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan, surat pernyataan ketidakmampuan dari tiga bupati itu bukan dasar penetapan status Bencana Nasional oleh Presiden.
Surat tersebut, katanya, adalah syarat untuk meningkatkan status bencana dari tingkat kabupaten/kota menjadi tingkat provinsi.
“Dan hal itu sudah dilakukan oleh Gubernur dengan mengeluarkan keputusan yang menetapkan Bencana Banjir dan Longsor ini menjadi Bencana Aceh,” katanya kemarin (1/12).
Dengan penetapan tersebut, penanganan bencana berada di bawah koordinasi pemerintah provinsi dengan supervisi pemerintah pusat. “Kami berharap kita semua fokus dalam penanganan bencana ini, dukung selalu pemerintah,” katanya. (mia/lyn/sep/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia