Pelaksanaan UKW ini menjadi momentum bersejarah karena didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025, menyusul rekomendasi kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Kegiatan yang terselenggara atas sinergi program kerja Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini dilaksanakan di Hotel Kondang, Tanjungpati, Harau, dari Jumat (12/12/2025) hingga Sabtu (13/12/2025).
Rekomendasi DPRD Jawab Aspirasi Insan Pers
Awal mula pelaksanaan ini berangkat dari pertemuan antara insan pers Limapuluh Kota dan Payakumbuh dengan Komisi II DPRD Limapuluh Kota.
Dalam hearing tersebut, wartawan tidak hanya mengusulkan peningkatan anggaran komunikasi publik di Diskominfo, tetapi juga meminta DPRD memfasilitasi program UKW.
Anggota Komisi II dan seluruh fraksi di DPRD merespons positif usulan tersebut. Mereka merekomendasikan kepada Rapat Badan Anggaran Daerah (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar aspirasi tersebut diakomodir dalam Perubahan APBD 2025.
Anggota DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, menegaskan bahwa seluruh 35 anggota DPRD mendukung penuh pelaksanaan UKW ini.
"Dapat dipastikan, alokasi anggaran untuk pelaksanaan UKW dalam Perubahan APBD 2025 merupakan rekomendasi dari seluruh unsur Komisi II DPRD, yang didukung oleh seluruh fraksi di DPRD dan disepakati dengan TAPD," ujar Fajar Rillah Vesky, mewakili Ketua DPRD Doni Ikhlas.
Pemda dan PWI Dukung Penuh Profesionalitas
Kepala Dinas Kominfo Limapuluh Kota, Ferry Chofa, menjelaskan bahwa 22 wartawan yang mengikuti Bimtek berkesempatan menjalani UKW dengan tim penguji yang didatangkan dari PWI. Penguji terdiri dari Suherlan dan Yusuf M Said (PWI Jabar), serta Heranof dan Sawir Pribadi (PWI Sumbar).
Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, menunjukkan komitmennya dengan hadir langsung membuka kegiatan, meskipun di tengah kesibukan penanganan tanggap darurat bencana longsor dan likuifaksi.
Bupati Safni didampingi sejumlah pejabat daerah dan anggota DPRD, termasuk Asisten III Win Hariandi dan Kaban Keuangan Ahmad Zuhdi Perama Putra.
Ketua PWI Payakumbuh dan Limapuluh Kota, Aspon Dedi, menekankan bahwa kompetensi adalah syarat mutlak. "Wartawan yang lulus dalam UKW ini dijamin bisa menjadi anggota PWI," kata Aspon Dedi. Ia menambahkan, untuk menjadi anggota PWI Limapuluh Kota dan Payakumbuh, wartawan harus aktif membuat berita dan melewati serangkaian uji kompetensi.
Kompetensi sebagai Tolak Ukur Profesi
M. Fajar Rillah Vesky, yang juga mengutip mantan Ketua Dewan Pers, Profesor Bagir Manan, menjelaskan alasan utama dukungan DPRD terhadap anggaran UKW.
"Tolak ukur utama profesi adalah kompetensi. Profesi tanpa kompetensi seperti pepesan kosong... Wartawan adalah sebuah profesi. Kompetensi menjadi syarat wartawan yang baik," kata politisi yang pernah memegang sertifikat kompetensi wartawan utama tersebut.
Ia juga mengutip tokoh pers nasional Rosihan Anwar, yang menyatakan bahwa wartawan dituntut harus berwawasan keilmuan, profesional, dan beretika.
Dengan demikian, Fajar menyimpulkan bahwa dukungan penuh anggaran daerah untuk UKW merupakan langkah krusial untuk meningkatkan professional competence dan etika jurnalisme di Limapuluh Kota.(*)
Editor : Heri Sugiarto