PADEK.JAWAPOS.COM-Skema work from home (WFH) telah dibahas dalam rapat lintas kementerian. Namun, keputusan resmi akan diumumkan secara “satu pintu” oleh pemerintah pusat.
“Rapat dipimpin Menko Perekonomian didampingi Menko PMK. Nanti diumumkan dari sana,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kepala Staf Presiden kemarin (25/3).
Menurut Tito, skema yang mengemuka adalah WFH satu hari dalam sepekan. Namun, hari pelaksanaannya masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Dia memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. “Ini bukan pengalaman pertama. Saat pandemi Covid-19, WFO hanya 25 persen, tapi pemerintahan tetap berjalan,” katanya.
Tito menambahkan, layanan publik esensial seperti transportasi, kesehatan, dan kebersihan harus tetap berjalan normal.
Selain WFH, pemerintah juga mendorong efisiensi anggaran, terutama pada perjalanan dinas yang tidak mendesak. “Anggaran dialihkan untuk program yang lebih menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga membuka opsi penguatan pengawasan ASN, seperti absensi daring berbasis sistem kepegawaian dan pelacakan lokasi, untuk memastikan pegawai tetap bekerja saat WFH.
Sementara itu, rencana pembelajaran daring dipastikan batal. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, proses pembelajaran tetap dilaksanakan seperti biasa.
“Sesuai hasil rapat lintas kementerian dan pernyataan pers Menko PMK pada 23 Maret, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa,” ujarnya saat dihubungi Rabu (25/3).
Mu’ti menjelaskan, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan urusan akademik murid. Termasuk soal penguatan pendidikan karakter bagi para siswa.
“Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Dikdasmen,” ungkapnya.
Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan, kebijakan WFH di kementeriannya masih menunggu keputusan final.
Kendati demikian, pihaknya sudah melakukan simulasi-simulasi. Misalnya, WFH diadakan tiap Jumat.
“Yang penting, prioritas kami, layanan tidak boleh terganggu. Kita juga bisa bagi jadwal untuk WFO dan WFA-nya ya,” paparnya.
Dia juga memastikan operasional Sekolah Rakyat akan berjalan seperti biasa. Anak-anak akan kembali ke asrama dan menjalani proses pembelajaran mulai Senin (30/3).
Pihaknya juga tengah menyisir anggaran-anggaran Kemensos yang bisa dilakukan efisiensi.
Meski belum bisa berhitung secara detail berapa anggaran yang bisa dihemat, Gus Ipul –sapaan Mensos— optimistis jika efisiensi di Kemensos dapat dilakukan secara optimal.
Apalagi, tahun lalu pihaknya sudah berhasil melakukan efisiensi.
Kendati demikian, Sekjen PBNU itu memastikan bahwa efisiensi tidak akan menyentuh dana bantuan sosial (bansos).
Baik itu bansos reguler maupun bansos bencana. Bahkan tak menutup kemungkinan ada penebalan bansos seperti tahun lalu.
“Belajar dari tahun lalu, Bapak Presiden sungguh punya atensi yang luar biasa terhadap program perlindungan sosial. Bantuan sosial tahun lalu berupa sembako maupun PKH diberikan tambahan atau penebalan pada Juni dan Juli 2025. Kemudian di akhir tahun itu ada BLTS,” paparnya.
Daerah-daerah
Sejumlah daerah pun masih menunggu arahan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan skema WFH. Gubernur Pramono Anung menegaskan akan mengikuti keputusan pusat.
“Apa pun yang diputuskan akan kami jalankan. Namun, karena belum ada keputusan, kami belum mengambil sikap,” ujarnya.
Pemprov Jawa Barat dan Jawa Tengah juga belum mengumumkan kebijakan serupa. Keduanya masih menerapkan skema work from anywhere (WFA) sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026, yang berlaku hingga 27 Maret.
Namun, Pemprov Jawa Timur resmi memberlakukan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan itu berlaku setiap Rabu mulai awal April.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pada hari lain ASN tetap bekerja dari kantor.
“Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat tetap work from office (WFO). Ini selaras dengan kebijakan penghematan energi dari pemerintah pusat,” ujarnya saat memimpin apel perdana sekaligus halalbihalal di Kantor Sekdaprov Jatim kemarin (25/3). (mia/ian/rya/lyn/ris/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia