PADEK.JAWAPOS.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan petani tidak perlu lagi mengkhawatirkan ketersediaan pupuk bersubsidi. Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan pada era Presiden Prabowo Subianto membuat proses memperoleh pupuk subsidi menjadi lebih mudah sekaligus menjamin ketersediaannya di setiap daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Desa Sinyonyoi, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (3/7/2026).
"Kebijakan Bapak Presiden Prabowo mengenai pupuk dipermudah cara mendapatkannya sehingga pupuk lancar," ujar Zulkifli Hasan.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan, sebelumnya terdapat 145 regulasi yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi sehingga proses distribusi kerap mengalami keterlambatan.
Kini, pemerintah telah menyederhanakan tata kelola tersebut sehingga petani lebih mudah memperoleh pupuk sesuai kebutuhan.
Menurut Zulhas, kemudahan itu diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Regulasi tersebut memangkas 145 aturan yang sebelumnya berlaku sehingga pupuk bersubsidi dapat ditebus sejak awal tahun sesuai alokasi maupun saat petani membutuhkannya.
"Sekarang pupuk lancar dan pertama kali dalam sejarah harganya dapat diskon 20 persen. Sekarang sebelum tanam pupuk sudah ada, cukup bahkan lebih," katanya.
Zulhas juga mengapresiasi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang dinilainya bergerak cepat menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait tata kelola pupuk bersubsidi.
"Terima kasih kepada Pupuk Indonesia, di bawah kepemimpinan Pak Rahmad (Direktur Utama) luar biasa, bisa menurunkan harga dan membangun pabrik pupuk yang baru," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia (Persero), Robby Setiabudi Madjid, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah yang membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih efisien.
Menurutnya, berbagai kemudahan yang diberikan kepada petani turut mendorong penyerapan pupuk bersubsidi menjadi lebih optimal.
Hingga 30 Juni 2026, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi secara nasional sebanyak 4.845.686 ton atau 49 persen dari total alokasi tahun 2026.
Penyaluran tersebut terdiri atas 2.199.809 ton Urea, 2.462.036 ton NPK, 40.416 ton NPK Kakao, 4.883 ton SP-36, 6.407 ton ZA, dan 141.909 ton pupuk Organik.
Khusus di Provinsi Sulawesi Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 38.453 ton atau 50 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 77.367 ton. Rinciannya meliputi 14.015 ton Urea, 15.651 ton NPK, 8.095 ton NPK Kakao, 245 ton SP-36, dan 447 ton pupuk Organik.
Untuk mendukung penyerapan pupuk yang lebih optimal, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk nasional sebanyak 1,2 juta ton.
Dari jumlah tersebut, 850.473 ton merupakan pupuk bersubsidi yang terdiri atas 537.282 ton Urea, 235.884 ton NPK, 10.238 ton NPK Kakao, 15.644 ton SP-36, 3.455 ton ZA, dan 47.970 ton pupuk Organik.
Sementara itu, stok pupuk nonsubsidi yang tersedia mencapai 414.314 ton, terdiri atas 362.519 ton Urea, 12.126 ton NPK, dan 39.669 ton ZA. (*)
Editor : Heri Sugiarto