MAKASSAR, PADEK.JAWAPOS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menempatkan kepastian hukum dan regulasi yang mendukung investasi sebagai bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan investasi baru menjadi salah satu kunci untuk memperluas kesempatan kerja.
Karena itu, DPR akan terus mengawal regulasi yang dapat menciptakan iklim usaha sehat dan meningkatkan kepercayaan investor.
Hal tersebut disampaikan Dasco saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 2026 di Makassar, Selasa (4/8/2026).
Menurut Dasco, investor membutuhkan kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha sebelum menanamkan modal di Indonesia.
Kepastian hukum dan regulasi yang jelas dinilai dapat memperkuat keyakinan pelaku usaha untuk melakukan investasi.
“Kepastian hukum menjadi faktor penting. Investor akan berani masuk jika mereka merasa aman dan memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya di Indonesia,” kata Dasco.
Investasi Didorong untuk Tekan PHK
Dasco menilai pertumbuhan investasi tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal ke dalam negeri.
Investasi juga diharapkan menciptakan kegiatan usaha baru yang pada akhirnya membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Ia mengakui ancaman PHK mulai dirasakan di sejumlah sektor. Karena itu, pemerintah, DPR, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bersama-sama mencari langkah untuk mengantisipasi dampaknya.
“Kita harus bersama-sama memitigasi PHK. Yang terpenting adalah bagaimana investasi terus tumbuh sehingga pembukaan lapangan kerja baru lebih besar daripada jumlah pekerjaan yang hilang,” ujarnya.
Dasco juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.
Menurutnya, stabilitas politik yang berjalan beriringan dengan kepastian regulasi dapat memperkuat kepercayaan investor.
Ia mengatakan kolaborasi antara pemerintah, DPR, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau pengusaha bersatu, Indonesia bisa maju. Karena itu, kami di DPR akan terus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat agar investor semakin percaya menanamkan modalnya di Indonesia,” katanya.
DPR dan APINDO Bahas UU Ketenagakerjaan
Selain mendorong regulasi pro-investasi, Dasco mengungkapkan APINDO telah memprakarsai forum dialog yang mempertemukan pemerintah, DPR, dunia usaha, dan serikat pekerja.
Forum tersebut membahas penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Dasco menilai regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha secara seimbang.
Menurutnya, aturan ketenagakerjaan yang dihasilkan harus menciptakan hubungan industrial yang sehat dan produktif sekaligus mampu menjawab perkembangan dunia kerja.
“Pertemuan-pertemuan ini akan terus kami kawal agar menghasilkan undang-undang yang sehat, berkeadilan, dan mampu menjawab perkembangan dunia ketenagakerjaan saat ini,” ujarnya.
Dasco menegaskan DPR siap menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam melahirkan kebijakan yang meningkatkan daya saing Indonesia, menarik investasi, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Rakerkonas XXXV APINDO 2026 di Makassar dihadiri pengurus APINDO dari seluruh Indonesia, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah, duta besar negara sahabat, serta pelaku usaha nasional.
Forum tersebut mengusung tema “Ketahanan Ekonomi Nasional: Peran Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global” dan menjadi wadah penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat investasi serta penciptaan lapangan kerja.(mnf)
Editor : Hendra Efison