Keputusan mendadak tersebut menuai kritik tajam dari parlemen dan memicu ketegangan politik terbesar dalam beberapa dekade di negara itu.
Pada Selasa malam, Yoon menyampaikan dalam pidato televisi bahwa darurat militer diperlukan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dan pasukan pro-Utara yang dianggap membahayakan tatanan konstitusional negara.
Namun, pengumuman ini segera memicu kebuntuan dengan parlemen yang menolak upaya pelarangan aktivitas politik dan penyensoran media.
Langkah tersebut menjadi kontroversial ketika pasukan bersenjata menyerbu gedung Majelis Nasional di Seoul.
Adegan kacau terlihat dengan pasukan militer mendobrak masuk melalui jendela, sementara para ajudan parlemen berusaha melawan dengan alat pemadam kebakaran. Bentrokan juga terjadi di luar gedung parlemen antara pengunjuk rasa dan polisi.
Namun, beberapa jam setelah deklarasi darurat militer, parlemen yang dihadiri 190 dari 300 anggota, dengan suara bulat meloloskan mosi untuk mencabut status tersebut.
Termasuk di antara mereka, 18 anggota dari partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat. Presiden akhirnya mencabut status darurat militer.
Tuntutan Pemakzulan Meningkat
Meski darurat militer telah dicabut, Presiden Yoon tetap menghadapi tekanan besar dari oposisi. Partai Demokrat, oposisi utama di Korea Selatan, menyerukan agar Yoon mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan.
“Sudah jelas Presiden Yoon tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan dengan normal. Bahkan dengan pencabutan darurat militer, dia tetap harus bertanggung jawab atas tindakan ini,” kata Park Chan-dae, anggota senior DPR dari Partai Demokrat.
Koalisi oposisi telah mengajukan rancangan undang-undang pemakzulan terhadap Yoon, yang harus diputuskan dalam waktu 72 jam.
Majelis Nasional dapat memakzulkan presiden jika lebih dari dua pertiga anggotanya mendukung. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pengesahan dengan minimal enam dari sembilan hakim.
Baca Juga: BMKG Prediksi Hujan Intensitas Sedang-Lebat di Sumatera Barat pada 5 Desember
Protes dan Ancaman Pemogokan
Dikutip dari Reuters dan Japan Times pada Rabu (4/12/2024), Situasi di Seoul terus bergejolak. Konfederasi Serikat Buruh Korea, organisasi serikat pekerja terbesar di negara itu, telah bersumpah untuk menggelar aksi protes hingga Presiden Yoon mengundurkan diri.
Demonstrasi besar-besaran diperkirakan akan terus berlangsung, menambah tekanan terhadap pemerintahan Yoon.
Konsekuensi Jika Yoon Dimakzulkan
Jika pemakzulan terjadi, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai pemimpin sementara hingga pemilihan baru diadakan dalam 60 hari. Ini akan menandai salah satu transisi kekuasaan paling dramatis dalam sejarah politik modern Korea Selatan.
Dengan penguasaan partai Yoon yang hanya 108 kursi dari 300 anggota legislatif, peluang pemakzulan semakin nyata jika oposisi berhasil menggalang dukungan penuh.
Krisis ini tidak hanya memengaruhi stabilitas politik, tetapi juga citra Korea Selatan sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di Asia.
Perkembangan situasi ini menjadi perhatian dunia internasional, menyoroti bagaimana pengelolaan krisis oleh pemimpin dapat berdampak signifikan pada stabilitas nasional dan kepercayaan publik. (*)
Editor : Adetio Purtama