Penulis : Benny Dwika Leonanda - Dosen Fakultas Teknik Unand
Dunia saat ini sedang menahan napas. Di Timur Tengah, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran telah mencapai titik didih. Ancaman serangan terbuka terhadap infrastruktur minyak Iran dan janji balasan yang empat kali lebih besar dari pihak Iran menciptakan ketakutan akan mengganggu pasokan energi global yang masif.
Bagi masyarakat awam, konflik ini mungkin terdengar jauh dan hanya menjadi berita di layar televisi dan di media sosial. Namun, secara ekonomi, ini adalah ancaman nyata yang bisa merambat masuk ke kantong kita, mendistorsi harga barang di pasar, hingga mengguncang stabilitas fiskal Republik Indonesia sampai ke akarnya.
Dalam arsitektur keuangan internasional, Dana Moneter Internasional (IMF) sering dipandang sebagai lender of last resort atau “ruang gawat darurat” ekonomi.
Jika suatu negara datang meminta bantuan, itu adalah tanda bahwa negara tersebut sedang berada dalam krisis arus kas yang akut. Namun, ada situasi yang jauh lebih gawat: ketika lembaga “rumah sakit” tersebut baru saja datang menelepon pasien duluan.
Ketika IMF secara proaktif menawarkan bantuan ke Indonesia, mereka tidak melakukan basa-basi diplomasi. Mereka membaca data internal yang mungkin tidak terlihat oleh publik secara kasat mata, namun sangat dibaca oleh para ekonom global: semakin menipisnya Saldo Anggaran Lebih (SAL), rasio bunga utang yang sudah melampaui 20% dari penerimaan negara, serta tren pelemahan nilai tukar Rupiah yang mencapai level Rp17.300 per Dolar AS. Sinyal dari IMF adalah alarm bahaya.
Bagi investor global, ini adalah lampu kuning yang membuat mereka lebih berhati-hati, memicu aksi jual pada aset berisiko (seperti saham dan surat utang negara), dan pada akhirnya mendorong perekonomian negara berkembang seperti Indonesia
Ketika “Urat Nadi” Energi Dunia Terancam
Konflik Iran dan Amerika Serikat bukan sekadar perang ideologi atau pengaruh politik. Iran adalah pemain kunci di OPEC dan penjaga utama Selat Hormuz. Selat ini adalah “urat nadi” distribusi minyak dunia; sekitar 20-30% pasokan minyak global melewati jalur sempit ini setiap harinya. Jika infrastruktur minyak di sana lumpuh akibat perang, pasokan akan terhenti, dan harga minyak mentah global akan melonjak melebihi angka psikologis yang aman bagi anggaran negara manapun.
Bagi Indonesia, ini adalah pukulan ganda ( double blow ). Sebagai negara yang masih bergantung pada impor BBM, kami terpaksa membayar lebih mahal untuk setiap barel minyak yang kami beli. Di sisi lain, pelemahan Rupiah membuat beban biaya impor tersebut menjadi berlipat ganda. Fenomena ini menciptakan inflasi impor —inflasi yang “diimpor” dari luar negeri. Ketika biaya bahan bakar industri dan logistik naik, harga bahan pokok tidak mungkin ikut terkerek. Jika ini dibiarkan, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah akan menjadi pihak pertama yang menanggung beban paling berat.
Dilema Subsidi
Pemerintah saat ini berada dalam posisi terjepit yang sangat sulit. Di satu sisi, mempertahankan subsidi BBM—seperti Pertalite—adalah langkah krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah penurunan inflasi yang berisiko memicu gejolak sosial. Di sisi lain, beban subsidi ini adalah “penguras” kas negara yang sangat ganas.
Pertanyaannya, sampai kapan kita bisa bertahan? Dengan cadangan devisa sekitar USD 148 miliar, pemerintah memang memiliki bantalan. Namun, harus dipahami bahwa sebagian besar dana ini sudah “terikat” dalam berbagai instrumen investasi, cadangan untuk pembiayaan utang luar negeri, dan operasional perbankan. Uang tersebut tidak bisa ditarik kembali secara tunai dengan mudah layaknya mengambil uang dari tabungan pribadi. Jika pemerintah harus menarik dana tersebut secara paksa dari bank, maka hal itu sama saja dengan melakukan pinjaman darurat yang akan memicu ketidakstabilan di pasar perbankan domestik.
Saat ini, pemerintah seolah-olah sedang “membeli waktu” dengan tetap menahan harga subsidi di tengah-tengah pemerintah. Namun, jika perang Iran-AS melampaui hingga melampaui satu kuartal, strategi ini bisa berubah menjadi “bom waktu”. Jika defisit anggaran melebar melampaui batas psikologis pasar, maka kepercayaan investor akan runtuh, dan imbal hasil surat utang negara akan melonjak, yang pada akhirnya justru membuat utang pemerintah menjadi lebih mahal untuk dibayar di masa depan.
Meninjau Prioritas
Di tengah tekanan hebat ini, muncul kekhawatiran besar mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan anggaran hingga Rp268 triliun per tahun. Pemerintah memandang program ini sebagai investasi SDM jangka panjang yang “harga mati”. Namun, dalam kondisi krisis arus kas, setiap Rupiah yang keluar dari kas negara harus dihitung dengan presisi teknokratis yang ketat.
Jika keuangan negara dipaksa untuk terus menanggung subsidi energi yang membengkak sekaligus ambisi program tanpa ada sumber pendanaan baru yang stabil, maka ruang fiskal kita akan habis. Jika ini terjadi, skenario terburuk bagi masyarakat bisa berbentuk.
Pertama, kelangkaan barang. Pemerintah terpaksa membatasi kuota BBM bersubsidi. SPBU akan mengalami antrean panjang, dan distribusi logistik akan terganggu, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga barang secara drastis.
Kedua, pengalihan anggaran krusial. Anggaran kesehatan, pendidikan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar mungkin menjadi tumbal untuk menambal defisit subsidi energi. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara struktural
Ketiga, krisis kepercayaan. Jika pasar melihat pemerintah tidak mampu melakukan penyesuaian kebijakan yang realistis, aliran modal keluar (aliran modal keluar) akan terus berlanjut, menambah Rupiah lebih dalam, dan membuat kita terjebak dalam lingkaran setan utang.
Jalan Tengah untuk Stabilitas
Untuk keluar dari jebakan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak populer namun diperlukan secara teknis.
Pertama, evaluasi subsidi berbasis data. Mengubah skema subsidi yang “generalis” (bisa diakses semua orang) menjadi subsidi berbasis data (hanya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan). Ini adalah langkah paling krusial untuk menyelamatkan arus kas negara.
Kedua, optimalisasi natural hedge. Memaksimalkan kebijakan energi alternatif seperti B50 untuk menekan ketergantungan pada impor solar secara agresif. Ini adalah strategi pertahanan energi paling efektif di tengah Selat Hormuz.
Ketiga, manajemen komunikasi publik. Pemerintah perlu secara transparan menjelaskan situasi geopolitik dan dampaknya terhadap harga energi domestik. Ketidakpastian sering kali lebih menakutkan pasar dibandingkan kenyataan pahit itu sendiri.
Keempat, dana abadi yang likuid. Untuk program prioritas seperti MBG, skema pendanaan harus mulai beralih ke model Dana Abadi (seperti LPDP) yang terpisah dari anggaran rutin tahunan, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak mentah global.
Pemilihan Prioritas
Sebagai penutup, ekonomi adalah tentang memilih prioritas di antara keterbatasan. Krisis yang sesungguhnya tidak selalu datang karena kekurangan uang, melainkan karena hilangnya kepercayaan pasar terhadap kemampuan suatu negara untuk mengelola masa depan.
Pemerintah harus berani mengambil keputusan yang tidak hanya berorientasi pada popularitas politik jangka pendek, melainkan pada keberlangsungan wawasan fiskal Republik Indonesia di masa depan. Kita sedang menghadapi “kemarau likuiditas” yang menuntut ketangguhan kolektif, dan hanya dengan disiplin fiskal yang ketat kita dapat melewati badai ini tanpa harus terjatuh ke dalam krisis yang lebih dalam. (*)
Sumber: https://www.unand.ac.id/berita/opini/1805-ujian-fiskal-indonesia-geopolitik.html