PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyoroti masih lemahnya responsivitas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta keterbatasan sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Sekretaris Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa kedua perangkat daerah tersebut memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah, namun dituntut untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan adaptif terhadap potensi gangguan di lapangan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satpol PP dan Damkar se-Sumatera Barat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, Selasa (21/4).
“Jangan menunggu persoalan membesar baru ditangani. Setiap potensi gangguan harus segera direspons dengan cepat dan tepat, tetap mengedepankan pendekatan humanis,” tegas Arry.
Ia juga menekankan bahwa penyusunan Renja 2027 tidak boleh bersifat administratif semata, melainkan harus benar-benar menjawab persoalan nyata di lapangan. Perencanaan, kata dia, harus selaras dengan RPJMD Sumbar 2025–2029 yang menargetkan terwujudnya Sumatera Barat Madani yang maju dan berkeadilan.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih menjadi sorotan, mulai dari belum optimalnya penegakan peraturan daerah, gangguan ketertiban umum yang masih terjadi, hingga keterbatasan fasilitas operasional Satpol PP dan Damkar di berbagai daerah.
Kepala Satpol PP Sumbar, Irwan, mengakui kondisi tersebut. Ia menyebut keterbatasan sarana, rendahnya kapasitas sebagian aparatur, serta koordinasi lintas sektor yang belum maksimal menjadi hambatan utama dalam penanganan di lapangan.
“Penegakan perda belum optimal, begitu juga dengan penanganan ketertiban umum dan layanan pemadam kebakaran. Ini menjadi perhatian serius dalam perencanaan 2027,” ujarnya.
Sebagai langkah perbaikan, Satpol PP Sumbar menyiapkan sejumlah strategi, antara lain penguatan penegakan perda, peningkatan kapasitas personel, serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung operasional.
Forum tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antardaerah, terutama wilayah perbatasan, untuk mempercepat penanganan persoalan lintas wilayah yang kerap terjadi tanpa batas administratif yang jelas.
Melalui forum ini, Pemprov Sumbar berharap lahir kesepahaman baru dalam memperkuat peran Satpol PP dan Damkar, tidak hanya sebagai penegak aturan dan penangan kebakaran, tetapi juga garda terdepan dalam perlindungan masyarakat.
Kegiatan ini diikuti oleh kepala Satpol PP dan Damkar kabupaten/kota se-Sumatera Barat. (wni)
Editor : Adriyanto Syafril