
Penulis : Rita Diana - Statistisi Madya di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
PADEK.JAWAPOS.COM - Keadilan ekonomi tidak lahir dari niat baik semata, melainkan dari kebijakan yang berpijak pada data yang benar. Ketika data tidak lengkap atau tidak akurat, yang terjadi bukan hanya kesalahan teknis, tetapi potensi ketidakadilan—program meleset dari sasaran, bantuan tidak tepat penerima, dan pelaku usaha kecil kembali tertinggal.
Di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat, tantangan tersebut menjadi semakin nyata. Digitalisasi melahirkan peluang baru, tetapi juga menciptakan kesenjangan informasi. Banyak aktivitas ekonomi tumbuh di luar jangkauan pencatatan konvensional. Akibatnya, sebagian pelaku usaha—terutama usaha mikro dan kecil—sering kali tidak terlihat dalam perumusan kebijakan.
Dalam konteks inilah, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi sangat penting.
Memastikan Tidak Ada yang Terlewat
Sensus Ekonomi bukan sekadar agenda statistik sepuluh tahunan. Ia adalah upaya negara untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tercatat, diakui, dan diperhitungkan dalam pembangunan.
Pendataan mencakup hampir seluruh sektor usaha, mulai dari pedagang kecil, usaha rumahan, hingga perusahaan besar. Informasi yang dikumpulkan tidak hanya jumlah usaha, tetapi juga karakteristik, tenaga kerja, penggunaan teknologi, hingga kondisi ekonomi usaha.
Bagi negara, data ini adalah dasar dalam menyusun kebijakan. Bagi pelaku usaha, data ini membuka peluang—baik dalam akses pembiayaan, pengembangan usaha, maupun membaca pasar.
Tanpa data yang utuh, kebijakan berisiko bias—menguntungkan yang sudah kuat, tetapi mengabaikan yang lemah.
Ekonomi Berubah, Data Harus Mengikuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




