PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kembali menorehkan capaian penting dalam transformasi pelayanan publik.
Mal Pelayanan Publik (MPP) resmi diluncurkan pada Rabu (11/6) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, melalui siaran virtual, bersamaan dengan peresmian 13 MPP lainnya di Indonesia.
Peluncuran tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Limapuluh Kota H. Safni, Ketua DPRD Doni Ikhlas, jajaran Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Acara digelar di Gedung MPP Limapuluh Kota, yang berlokasi di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB menekankan pentingnya percepatan layanan publik sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. “Demokrasi harus mendorong kemajuan.
Kita tidak bisa lagi memiliki birokrasi yang lambat. MPP adalah wajah baru pelayanan publik yang cepat, efisien, dan kolaboratif,” ujar Rini.
MPP, kata Rini, bukan hanya tempat pelayanan administrasi, tetapi juga ruang kolaborasi antar-instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga swasta.
Konsep “satu pintu, sejuta layanan” diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan kemudahan dan kecepatan layanan.
Hingga triwulan II tahun 2025, sudah ada 285 MPP tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan MPP diharapkan tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Limapuluh Kota, H. Safni, mengungkapkan kebanggaannya atas peluncuran MPP ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan MPP.
“Saat ini MPP Limapuluh Kota telah menghadirkan 28 jenis layanan dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah. Ini adalah langkah besar dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Safni berharap MPP dapat menjadi wajah baru Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam memberikan layanan yang prima, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menekankan bahwa kehadiran MPP dengan konsep bangunan modern dan layanan digitalisasi akan menjadi ikon baru kemajuan daerah.
“MPP bukan sekadar tempat mengurus administrasi, tapi simbol komitmen kita untuk bangkit dan melayani lebih baik,” tutupnya. (rel)
Editor : Novitri Selvia