PADEK.JAWAPOS.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS RI tentang Koordinasi Pemerintah Daerah dengan BPS dalam Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Rapat koordinasi yang digelar di Aula BPS Tanjung Pati itu dihadiri Bupati Limapuluh Kota yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eki Hari Purnama, Kepala BPS Kabupaten Limapuluh Kota Yudi Yos Elvin, kepala perangkat daerah, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Eki Hari Purnama menegaskan bahwa data berkualitas merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks, pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menentukan arah kebijakan dan menetapkan prioritas pembangunan.
“Di era pembangunan yang semakin kompleks, data merupakan aset yang sangat berharga. Tanpa data yang baik, arah pembangunan akan sulit ditentukan secara tepat. Sebaliknya, dengan data yang berkualitas, pemerintah mampu menetapkan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Eki menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu kegiatan statistik nasional yang memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi mengenai kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha, hingga potensi ekonomi daerah.
Melalui sensus tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran riil mengenai karakteristik pelaku usaha, struktur ekonomi, serta sektor-sektor yang berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.
“Melalui sensus ini kita akan memperoleh gambaran mengenai kondisi riil dunia usaha, perkembangan sektor ekonomi, karakteristik pelaku usaha, potensi ekonomi daerah, serta berbagai informasi penting lainnya yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk memberikan dukungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Para camat bersama pemerintah nagari juga diminta berperan aktif dalam menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Eki berharap pelaksanaan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh unsur pemerintah daerah.
“Mari jadikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama, bukan hanya kegiatan BPS semata. Semakin baik kualitas data yang dihasilkan, maka semakin baik pula kualitas kebijakan yang dapat kita rumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Limapuluh Kota Yudi Yos Elvin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan statistik nasional terbesar di bidang ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, setelah terakhir digelar pada 2016.
Menurutnya, sensus tersebut memiliki peran penting dalam memotret kondisi perekonomian nasional maupun daerah secara menyeluruh.
“Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan. Lebih dari itu, sensus ini menjadi instrumen penting bagi negara untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini, bagaimana perkembangan dunia usaha, bagaimana struktur ekonomi berubah dari waktu ke waktu, serta sektor-sektor mana yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang,” jelas Yudi.
Ia berharap dukungan seluruh pemerintah daerah, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah nagari dapat memperkuat kualitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sehingga menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih efektif.
Melalui kolaborasi antara Pemkab Limapuluh Kota dan BPS, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data statistik berkualitas yang mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota. (rel)
Editor : Adriyanto Syafril