PADEK.JAWAPOS.COM-Zona megathrust Mentawai-Siberut kembali menjadi perhatian serius para pakar kebencanaan.
Dalam Workshop Kebencanaan bertema “Megathrust Disaster Risk Assessment in Indonesia”, Sabtu (27/9), para ahli sepakat bahwa wilayah ini menyimpan potensi bencana besar karena belum melepaskan energi sejak dua gempa dahsyat yang terjadi pada tahun 1797 dan 1833.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Andalas (Unand) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berlangsung di ruang seminar Pascasarjana Unand, Limau Manih, Padang.
Workshop ini menghadirkan sejumlah pakar nasional dari berbagai institusi, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, dan BNPB.
“Zona ini tergolong seismic gap yang sangat berbahaya. Sudah lebih dari dua abad energi tektonik belum terlepaskan. Itu artinya, potensi gempanya sangat besar,” ujar Prof. Febrin Anas Ismail dari Unand.
Pernyataan Febrin didukung oleh Dr. Widjo Kongko (BRIN), Dr. Pepen Supendi (BMKG), Luqmanul Hakim, MT (BNPB), dan Dr. Era Sukma Munaf (BPBD Sumbar), yang juga menggarisbawahi bahwa megathrust Mentawai-Siberut merupakan salah satu zona megathrust paling berbahaya di dunia.
Tokoh-tokoh geologi nasional seperti Prof. Danny Hilman Natawidjaja (BRIN), Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, serta Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam berbagai kesempatan, juga telah memberikan peringatan serupa.
Menurut Prof. Febrin, satu-satunya cara untuk mengurangi dampak dari potensi bencana megathrust adalah dengan memperkuat mitigasi sejak dini, khususnya di daerah padat penduduk seperti Kota Padang.
“Kita tidak bisa menebak kapan bencana akan terjadi. Tapi kita bisa bersiap. Masjid dan musala yang jumlahnya banyak bisa difungsikan sebagai shelter mandiri. Ini langkah kecil tapi bisa menyelamatkan banyak nyawa,” katanya.
Dr. Pepen Supendi dari BMKG menambahkan bahwa zona megathrust Mentawai-Siberut telah mengalami kekosongan gempa besar sejak tahun 1797, atau sekitar 227 tahun.
Selain itu, wilayah selatan Banten-Selat Sunda juga mencatat seismic gap sejak tahun 1757, atau sekitar 267 tahun. Kedua zona ini, menurutnya, sangat perlu diwaspadai karena memiliki potensi pelepasan energi yang besar.
“Kita semua berharap tidak terjadi. Tapi potensi itu nyata. Jangan tunggu bencana datang baru panik. Jepang sudah lama belajar dari sejarah dan menjadikannya kekuatan untuk mitigasi,” kata Pepen secara virtual.
Ia menekankan pentingnya literasi bencana di masyarakat, sebagaimana yang dilakukan Jepang. Di negara tersebut, masyarakat tidak hanya mengingat sejarah gempa dan tsunami, tetapi juga menjadikannya dasar untuk membangun sistem mitigasi yang kuat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Dr. Era Sukma Munaf, menyoroti keterbatasan anggaran kebencanaan di Sumbar. Menurutnya, kesiapsiagaan masyarakat tidak hanya bergantung pada kesadaran, tetapi juga pada dukungan anggaran dari pemerintah.
“Saat ini, anggaran kebencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumbar masih sangat minim. Ini menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kapasitas mitigasi dan respons darurat,” ujar Era.
Hal senada disampaikan oleh Luqmanul Hakim (BNPB), yang memaparkan pentingnya penilaian kerusakan, kerugian, dan dampak ekonomi akibat potensi megathrust.
Menurutnya, pemetaan risiko secara komprehensif sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Workshop ini dimoderatori oleh Prof. Abdul Hakam dan dibuka oleh Dekan Fakultas Teknik Unand, Prof. Is Prima Nanda.
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman megathrust. Ketua panitia pelaksana, Prof. Fauzan, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyatukan hasil riset, pengalaman praktis, dan rekomendasi kebijakan. (r)
Editor : Novitri Selvia