PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial terus berupaya memastikan berbagai program bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hingga Triwulan I Tahun 2026, total dukungan anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Kota Padang tercatat mencapai Rp 65.990.920.000.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi berbagai program perlindungan sosial yang menyasar masyarakat terdampak bencana serta keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, mengatakan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam membantu masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.
Menurutnya, bantuan yang telah disalurkan hingga Triwulan I Tahun 2026 difokuskan pada dua sektor utama, yakni penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Padang, serta penyaluran bantuan sosial rutin bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Alhamdulillah, sinergi antara Pemko Padang dan Kemensos RI berjalan sangat baik. Sampai Triwulan I ini, total dukungan pusat yang sudah terealisasi mencapai lebih dari Rp65,9 miliar. Dana ini langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan, baik yang terdampak bencana maupun warga kurang mampu,” ujarnya, Sabtu (30/5).
Eri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap proses penyaluran bantuan agar seluruh bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan juga terus dilakukan secara berkala guna memastikan tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program perlindungan sosial. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perangkat kelurahan dan kecamatan terus diperkuat.
Ia menambahkan bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli warga, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, bantuan yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak banjir maupun tanah longsor untuk kembali bangkit dan melanjutkan aktivitas sehari-hari.
Kota Padang sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai sangat penting dalam mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Dinas Sosial Kota Padang juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial yang bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Eri berharap dukungan anggaran dari Kementerian Sosial dapat terus berlanjut sehingga berbagai program perlindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial serta melaporkan apabila ditemukan data penerima yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Tujuan utama kita adalah memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kami terus melakukan pemutakhiran data dan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait,” katanya. (rel)
Editor : Adriyanto Syafril