PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat berbagai langkah strategis dalam upaya menuntaskan persoalan banjir yang masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan banjir, Pemko Padang menggelar audiensi dan rapat koordinasi bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPBPK Sumbar, Jalan Batang Arau Nomor 86, Padang, baru-baru ini, dan menjadi forum penting untuk menyelaraskan program serta langkah strategis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah kawasan Kota Padang.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir. Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Swesti Fanloni, Camat Padang Utara Sa’at, serta Camat Nanggalo David Ferdinand.
Dalam pertemuan tersebut, Maigus Nasir menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Padang.
Menurutnya, meskipun berbagai program pengendalian banjir telah dilaksanakan secara bertahap selama beberapa tahun terakhir, masih terdapat sejumlah kawasan yang memerlukan perhatian khusus karena masih rentan mengalami genangan saat curah hujan tinggi.
Ia menjelaskan bahwa persoalan banjir tidak hanya berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga berpengaruh terhadap perekonomian, mobilitas warga, serta pelayanan publik di berbagai wilayah.
“Penanganan banjir merupakan salah satu tantangan terbesar yang saat ini dihadapi Kota Padang. Berbagai upaya telah dilakukan secara berkelanjutan, namun masih ada beberapa titik yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut,” ujar Maigus Nasir.
Menurutnya, sejumlah kawasan yang menjadi prioritas penanganan saat ini merupakan wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada tahun 2025 lalu. Kawasan tersebut masih membutuhkan berbagai intervensi pembangunan infrastruktur guna mengurangi risiko banjir pada masa mendatang.
Selain kawasan terdampak bencana hidrometeorologi, Pemko Padang juga memfokuskan perhatian pada beberapa kawasan padat penduduk yang selama ini menjadi titik langganan genangan saat hujan dengan intensitas tinggi.
“Beberapa kawasan banjir yang memerlukan perhatian utama kita saat ini adalah wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu. Selain itu, kawasan padat penduduk seperti Jalan Gajah Mada Kelurahan Gunungpangilun, kawasan pusat pemerintahan di Kelurahan Aiepacah, serta kawasan Kelurahan Dadok Tunggul Hitam juga menjadi prioritas,” kata Maigus.
Kawasan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Gunungpangilun diketahui merupakan salah satu daerah yang cukup padat aktivitas masyarakat dan memiliki tingkat kerentanan terhadap genangan akibat keterbatasan kapasitas drainase serta tingginya limpasan air saat hujan.
Sementara itu, kawasan Aiepacah yang menjadi pusat pemerintahan Kota Padang juga menjadi perhatian serius karena memiliki fungsi strategis sebagai pusat pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan.
Begitu pula dengan kawasan Dadok Tunggul Hitam yang dalam beberapa tahun terakhir sering mengalami genangan ketika hujan deras mengguyur wilayah Kota Padang.
Maigus menegaskan bahwa penanganan banjir memerlukan kolaborasi lintas sektor dan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat melalui instansi teknis yang memiliki kewenangan dan sumber daya dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan program yang dimiliki pemerintah pusat agar berbagai usulan penanganan banjir dapat segera ditindaklanjuti melalui dukungan teknis maupun pendanaan yang diperlukan.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam membangun komunikasi dan koordinasi terkait penanganan banjir.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur perkotaan, termasuk pengendalian banjir yang membutuhkan perencanaan matang dan pelaksanaan yang berkelanjutan.
Pemko Padang berharap hasil koordinasi tersebut dapat mempercepat proses penanganan banjir sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata berupa berkurangnya risiko genangan dan meningkatnya kenyamanan lingkungan permukiman. (rel)
Editor : Adriyanto Syafril