PADEK.JAWAPOS.COM -- Ada indikasi penyalagunaan solar bersubsidi di sejumlah daerah di Sumbar. Itulah salah satu penyebab yang diduga membuat solar langka dalam beberapa hari terakhir.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Helmi Heriyanto kepada Padang Ekspres, kemarin. “Ketika sidak beberapa waktu yang lalu antrean panjang itu seperti hilang. Begitu kita kendorkan sedikit mereka mulai lagi. Kita lihat masih ada pola yang dilakukan oleh pelansir dan penimbun mencoba kucing-kucingan dengan satgas,” katanya.
Helmi menjelaskan, Pemprov Sumbar terus melakukan upaya untuk menyikapi persoalan penyalahgunaan BBM ini. Ia mengatakan Gubernur Sumbar Mahyeldi langsung menelusuri di beberapa SPBU. Dari penelusuran tersebut Pemprov Sumbar menemukan adanya dugaan permainan dari oknum-oknum nakal.
“Dari Tanahdatar hingga Solok dan kita menyidak empat SPBU, kita temukan transaksi yang bersifat anomali. Setiap transaksi di My Pertamina itu tercatat dengan baik, tadi kita lihat transaksi di SPBU di mana kita bandingkan dari hari ini (Kamis 25/6) dengan kemarin (Rabu 24/6) ada beberapa plat nomor yang berulang mengisi setiap hari dengan pola yang sama. Artinya, di sana masih terjadi pelansiran,” ucapnya.
Dari temuan tersebut ia mengharapkan adanya analisasi dari pihak terkait dan serta evaluasi sehingga dapat dilihat mana transaksi yang patut dicurigai sehingga dapat dilakukan penindakan tegas seperti pemblokiran QR code dan sebagainya. Pascatemuan tersebut, Helmi mengatakan, Pemprov Sumbar akan melakukan rapat evaluasi per dua minggu dengan setiap kepala daerah di Sumbar untuk meminta laporan terkait apa yang telah diupayakan dalam menyokong pengendalian BBM subsidi di Sumbar.
“Awal bulan ini, gubernur telah tegas menyampaikan langkah-langkah dan upaya menjaga kondusivitas bahan bakar subsidi di Sumbar. Kita mengetahui jumlah SPBU di Sumbar itu ada 132 tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi tentu tidak akan mampu menjangkau seluas itu. Untuk itu perlu Langkah serempak bergerak seluruh kabupaten kota sehingga efektif pengawasan di kabupaten kota masing-masing,” tuturnya.
Terpisah, Fahrougi Andriani Sumampouw, Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut Pertamina Patra Niaga melalui pesan WhatsApp menegaskan, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan kebutuhan BBM subsidi jenis biosolar di wilayah Sumatera Barat tetap terpenuhi. Seiring adanya peningkatan kebutuhan biosolar dalam beberapa waktu terakhir, Pertamina telah melakukan berbagai langkah antisipasi, antara lain meningkatkan penyaluran biosolar hingga sekitar 10 persen di atas rata-rata penyaluran normal.
Kemudian, mengaktifkan sistem marshalling dan menambah operator pada pulau pengisian biosolar untuk menjaga kelancaran pelayanan di SPBU. Serta, memperkuat verifikasi konsumen dan pengawasan terhadap transaksi agar penyaluran BBM subsidi tetap sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, antrean pengisian biosolar di Sumbar disebabkan meningkatnya kebutuhan BBM subsidi di atas rata-rata konsumsi normal. “Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap pola konsumsi serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penyaluran biosolar tetap berjalan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan maupun transaksi yang tidak sesuai aturan, Pertamina akan melakukan penelusuran lebih lanjut bersama instansi yang berwenang,” tuturnya.
Pertamina juga mengimbau masyarakat segera menghubungi Pertamina Contact Center 135 untuk melakukan pelaporan apabila menemukan penyelewengan dalam proses pelayanan di SPBU. Ia menegaskan, Pertamina berkomitmen untuk terus mengoptimalkan distribusi dan pengawasan penyaluran biosolar melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, BPH Migas, serta seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan BBM subsidi, mencegah potensi pembelian berulang, serta memastikan kendaraan yang melakukan pengisian memenuhi ketentuan sebagai penerima BBM subsidi.
Lalu berkaitan dengan adanya indikasi SPBU yang menyalahi ketentuan dan terlibat dalam aksi curang, ia menekankan, Pertamina secara konsisten melakukan pengawasan terhadap seluruh SPBU melalui sistem digitalisasi dan evaluasi operasional. Apabila ditemukan pelanggaran, Pertamina akan memberikan surat peringatan dan pembinaan kepada SPBU secara berjenjang sesuai ketentuan kontrak. Selain itu, operator yang terbukti tidak menjalankan pelayanan sesuai SOP akan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi oleh pengelola SPBU. Pengawasan juga diperkuat melalui pemantauan CCTV SPBU yang terintegrasi, analisis transaksi BBM subsidi, serta pengajuan pemblokiran QR Code kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi tidak wajar atau tidak sesuai ketentuan. (yud)
Editor : Adriyanto Syafril