PADEK.JAWAPOS.COM-KEPUTUSAN Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi ketua umum (Ketum) Partai Golkar memantik berbagai spekulasi. Sebab, Airlangga sebelumnya dinilai memiliki peran besar di balik kemenangan Prabowo-Gibran dalam pilpres. Dia bahkan berhasil menambah perolehan kursi Golkar di DPR. Pada Pemilu 2024, Golkar mampu meraih 102 kursi parlemen. Naik 17 kursi jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyatakan, mundurnya Airlangga Hartarto tidak terlepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal Partai Golkar. Ada beberapa faksi yang berseberangan sejak menjelang Pilpres 2024. ”Faksi-faksi di internal Golkar itu memiliki agenda ekonomi dan politik yang beragam,” ujarnya.
Ada yang mencoba mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal. Ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan. ”Demi memengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar,” katanya.
Benturan ini sempat terlihat ketika Golkar mengutak-atik koalisi pilpres. Saat itu Golkar hampir mendekat dengan PDIP. Hal tersebut diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait dengan kasus minyak goreng. ”Karena manuver Airlangga dianggap tidak firmed dengan agenda kepentingan kekuatan,” terangnya.
Kali ini the invisible hand, tampaknya, kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian. Bisa jadi dalam pilkada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan daerah lain. ”Karena itulah, operasi politik berjalan hingga memunculkan informasi spekulatif adanya pergerakan pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum. Tentunya dalam isu lama yang belum ada kejelasan informasinya,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, pasca mundurnya Airlangga, dua gerbong kekuatan yang dibawa Bahlil dan Agus Gumiwang Kartasasmita bergabung menjadi satu. ”Agus Gumiwang yang dikabarkan sempat berseteru dengan kekuatan Airlangga sangat mungkin menduduki posisi ketua umum DPP Partai Golkar mendatang,” paparnya.
Bahkan, keberadaan Agus Gumiwang dan Bahlil bisa menjadi jembatan yang memfasilitasi landing-nya Jokowi dan keluarganya pascapurnatugas pada 20 Oktober mendatang. ”Bisa jadi Jokowi masuk ke Golkar,” ujarnya.
Jika memang akhirnya Airlangga kalah dalam pertarungan internal Golkar, kepemimpinan Airlangga selaku Ketum Partai Golkar tetap patut diapresiasi. ”Dia mampu menorehkan prestasi gemilang dengan memperoleh 102 kursi parlemen nasional atau meningkatkan 17 kursi. Hal itu setara dengan 18 persen kekuatan parlemen,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia menerangkan, meski secara de facto Airlangga telah menyatakan mundur, secara de jure pengunduran diri tersebut belum terlegitimasi. Sebab, pengunduran diri itu harus diputuskan melalui rapat pleno. Rencananya, pleno paling lambat dilakukan Selasa (13/8) besok.
”Kita tunggu sampai rapat pleno dan pengunduran diri ini diterima oleh DPP,” kata Doli saat ditemui di kantor DPP Golkar. Dia pun meminta semua pihak menghormati keputusan personal Airlangga mengundurkan diri dari ketua umum Golkar. Doli juga meminta pengunduran diri itu tidak dikaitkan dengan apa pun. Apalagi dikaitkan dengan urusan eksternal.
Perihal keberlanjutan roda DPP Golkar, Doli menegaskan bahwa partainya menggunakan metode kolektif kolegial dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga pengunduran diri Airlangga tidak akan mengganggu roda tersebut. Apalagi yang berkaitan dengan urusan pilkada. ”Kita (Golkar) bergerak secara kolektif kolegial," ujarnya. (idr/c14/tyo/c9/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia