PADEK.JAWAPOS.COM-Profesor Riset BRIN bidang Ilmu Kebumian Danny Hilman Natawidjaja angkat bicara mengenai ramainya perbincangan megathrust di masyarakat.
Dia menyebutkan, fenomena yang muncul di masyarakat sekarang adalah seolah-olah gempa besar akibatnya megathrust akan terjadi dalam waktu dekat.
Danny menuturkan isu mengenai megathrust berkembang cukup lama. Tetapi di masyarakat, isu tersebut mudah muncul kemudian tenggelam. Padahal terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, harus dilakukan terus menerus.
Mitigasi bencana tidak bisa dilalukan setengah-setengah. “Karena bencana muncul ketika masyarakat lengah,” katanya kemarin (21/8).
Danny menegaskan urusan kesiapsiagaan atau mitigasi bencana adalah kewenangan BNPB atau BPBD yang tersebar hingga tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan BRIN melakukan penelitian titik pusat gempa hingga risiko seberapa besar dampaknya.
Danny mengatakan mereka pernah membuat simulasi megathrust selat Sunda dengan gempa berkekuatan 9 SR. Dia membenarkan jika megathrust di Selat Sunda membangunkan gempa 9 SR, dapat memicu tsunami. “Untuk Jakarta, tsunami datang butuh waktu satu jam,” jelasnya.
Menurut dia waktu satu jam itu masih cukup waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Dengan catatan sistem peringatan dini beroperasi dengan maksimal dan akurat. Termasuk juga butuh dukungan mitigasi serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tsunami yang baik.
Danny mengatakan megathrust itu seperti ular. Karena memanjang. Meskipun namanya megathrust Selat Sunda, tetapi jika menghasilkan gempa 9 SR, efek gempa dirasakan di sepanjang pesisir selatan laut Jawa.
Dia mengatakan titik pusat gempa biasanya memiliki panjang sekitar 1.000 meter atau sekitar 1 km. Dia mencontohkan pada gempa Aceh yang memicu Tsunami pada 2004 silam.
Saat itu gempa berpusat di Simeulue, Aceh. Tetapi guncangannya dirasakan sampai Thailand. Fenomena itu disebabkan karena ekor megathrust memanjang sampai mengarah ke Thailand.
Sementara Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menuturkan bahwa terkait early warning system gempa bumi dan tsunami sebenarnya bukan hanya dari BMKG.
Tapi, juga berkaitan dengan pemerintah daerah (pemda). “Sebab, BMKG hanya sejauh terjadinya gempa bumi dan tsunami, memberitahukan ke pemda,” paparnya.
Langkah selanjutnya, pemda yang berkewenangan untuk membunyikan sirine dan melakukan evakuasi ke lokasi aman yang telah ditentukan. “Jadi yang pencet tombol sirine dari pemda sampai ke jalur evakuasi,” terangnya.
Menurutnya, dalam mitigasi bencana tersebut untuk di pesisir seharusnya sudah diketahui jalur evakuasinya. Misalnya di Bali, turis itu harus mengetahui kemana jalur evaluasi. “Rambu-rambunya harus jelas,” ujarnya.
Tak hanya itu, bangunan-bangunan seperti hotel juga seharusnya telah disertifikasi tahan gempa. Sehingga, benar-benar di wilayah yang dekat dengan megathrust mitigasinya baik. “Ini yang diperlukan,” ujarnya.
Maksimalkan Kampung Siaga Bencana
Terpisah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya tengah berupaya memaksimalkan kampung siaga bencana untuk mengantisipasi ancaman bencana di Indonesia, termasuk megathrust. Sehingga, masyarakat bisa lebih siaga dalam menghadapi bencana dan risiko adanya korban jiwa bisa ditekan.
“Memang harus disiapkan. Ya, kita semua takut, aku pun takut. Tapi memang harus disiapkan. Kadang kan kalau kita ngomong baik-baik saja mereka nggak siap,” ujarnya ditemui usai meninjau Sentra Alyatama di Jambi, kemarin (21/8) .
Dalam program ini, pelatihan siaga bencana memang difokuskan langsung pada masyarakat. Kesiapan menghadapi bencana tak lagi hanya ditanggung petugas-petugas tertentu. Warga dilatih proses evakuasi ketika ada peringatan bencana.
Sistem peringatan dini pun bakal dibangun dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Misal di wilayah Mentawai, Sumatera Barat. Saat ini, pihaknya sedang bekerja sama dengan BMKG untuk melakukan pemetaan mengenai megathrust di sana.
Selain itu, tim juga memberikan pelatihan terkait bahaya tsunami dan cara evakuasi. Kemudian, di daerah Gunung Marapi, Kemensos bergandengan dengan Kementerian ESDM yang paham mengenai aliran api untuk mendesain jalur evakuasi.
“Wilayah Indonesia itu cukup besar, satu kecamatan kadang butuh 2-3 jam dari pusat kota. Jadi tidak bisa lagi model seperti dulu, posko tersentral, misal kantor kabupaten atau provinsi,” ungkapnya.
Saat ini, kampung siaga bencana sudah banyak tersebar di Indonesia. Tercatat, ada 1.132 kampung siaga bencana dengan jumlah terbanyak berada di Jawa Barat dengan 135 lokasi.
Menurutnya, efektivitas kampung siaga bencana ini sudah teruji. Dia mencontohkan saat banjir lahar dingin dan longsor akibat letusan Gunung Marapi. Saat itu, di Kabupaten Agam masih tidak memiliki Kampung Siaga Bencana. Terdekat, ada di Solok.
Usai bencana terjadi, warga Solok pun diperbantukan untuk ikut menangani bencana di Agam. “Kita bawa, mereka masak, ikut masang tenda, ikut bantu evakuasi. Jadi bisa diperbantukan,” paparnya.
Risma menyebut, pihaknya sejatinya sudah memetakan lokasi yang butuh kampung siaga berdasarkan karakteristik bencana. Mulai dari bencana tsunami, gunung berapi, hingga likuifaksi.
Pemetaan ini dilakukan lantaran Risma mencurigai ada keterkaitan antara gunung-gunung di Indonesia, sehingga ketika salah satu meletus maka lainnya akan turut bereaksi. Termasuk risiko adanya megathrust.
Pihaknya sudah mapping baik terkait impact hingga antisipasinya. “Paling tidak targetnya masyarakat sudah paham bagaimana teknik evakuasi diri secara mandiri,” ungkapnya. (wan/idr/mia/jpg)
Editor : Novitri Selvia