Acara ini menghadirkan sejumlah pakar yang membahas tantangan dan peluang ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dalam sambutannya, Prof. Didik J. Rachbini menyoroti pentingnya isu ekonomi dalam visi dan misi Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa capaian ekonomi Indonesia masih jauh dari potensi maksimal, terutama dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
“Tanpa penguatan sektor industri, target tersebut hampir mustahil tercapai. Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan industri hanya berkisar 3-4%, jauh tertinggal dibandingkan Vietnam yang mencatat pertumbuhan hingga 9-10%,” ujar Prof. Didik.
Ia juga mencatat perbandingan ekspor kedua negara, di mana Vietnam mencapai USD 405 miliar, sementara Indonesia stagnan di angka USD 250 miliar.
Untuk mewujudkan visi besar ini, Prof. Didik menegaskan perlunya investasi besar-besaran di sektor industri dan reformasi birokrasi, serupa dengan langkah yang diambil pada era Presiden Soeharto.
Digitalisasi dan Daya Beli Masyarakat
Eisha M. Rachbini, Ph.D., menyoroti potensi sektor ekonomi digital sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap PDB dari 3,7% pada 2024 menjadi 7,1% pada 2025. Namun, ia juga mencatat perlambatan transaksi e-commerce akibat menurunnya daya beli masyarakat.
“Digitalisasi sektor keuangan dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, terutama melalui layanan fintech yang semakin diminati oleh UKM dan masyarakat marginal. Namun, ini harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung akses modal dan mendorong pertumbuhan sektor riil,” tambah Eisha.
Minimnya Kebijakan Konkret di 100 Hari Pertama
Menurut Yose Rizal Damuri, Ph.D., 100 hari pertama pemerintahan Prabowo masih didominasi oleh retorika tanpa kebijakan konkret. Ia juga menyoroti belum adanya RPJMN resmi sebagai panduan kebijakan. “Kejelasan arah kebijakan ekonomi sangat dinantikan oleh pelaku usaha dan akademisi,” ujarnya.
Selain itu, Yose mencatat beberapa tantangan besar, seperti ketidakpastian regulasi, stagnasi pertumbuhan ekonomi, dan warisan masalah ekonomi berbiaya tinggi. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6% menjadi salah satu kebijakan awal yang masih dibayangi potensi politisasi.
Kondisi Fiskal dan Tantangan Utang
Wijayanto Samirin, MPP., menyoroti tantangan fiskal yang berat, termasuk utang jatuh tempo sebesar Rp 1.600 triliun pada 2025-2026. Ia menekankan pentingnya penguatan penerimaan negara, efisiensi pengeluaran, dan manajemen utang yang lebih baik.
“Regulasi terkait devisa hasil ekspor (DHE) dan sumber daya alam (SDA) perlu diperbaiki untuk menciptakan sumber pendanaan fiskal yang berkelanjutan,” jelas Wijayanto. Ia juga memperingatkan potensi risiko pembalikan investasi portofolio yang dapat melemahkan sektor moneter.
Meski menghadapi berbagai tantangan, seluruh narasumber sepakat bahwa visi Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% layak diapresiasi. Dengan fokus pada reformasi kebijakan berbasis data, penguatan sektor industri, dan akselerasi digitalisasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
“Sukses bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi pemerintahan ini,” ujar Wijayanto. Kebijakan strategis dan implementasi efektif menjadi kunci keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam mengatasi kompleksitas tantangan global dan domestik. (*)
Editor : Hendra Efison