Diskusi yang berlangsung di Kampus Paramadina Trinity Tower Lantai 45, Kuningan, Jakarta ini menjadi ruang refleksi kritis atas capaian, tantangan, dan arah kebijakan pemerintahan baru setelah melewati fase 100 hari pertama, yang sering dianggap sebagai masa “bulan madu” politik.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, menyatakan bahwa setiap transisi kekuasaan selalu membawa ekspektasi akan perubahan.
Namun, harapan tersebut tidak datang tanpa rintangan, terutama saat berhadapan dengan warisan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya.
“Enam bulan pertama adalah momen krusial yang menunjukkan apakah pemerintahan akan terus melanjutkan pola lama atau benar-benar melakukan pembaruan kebijakan yang substansial,” ujarnya.
Perspektif Power Distance Index (PDI)
Sorotan tajam disampaikan oleh Sudirman Said, Ketua Institut Harkat Negeri sekaligus mantan Menteri ESDM RI (2014–2016). Ia mengulas kepemimpinan nasional dari sudut pandang Power Distance Index (PDI)—konsep yang dikembangkan oleh Gerard Hendrik Hofstede untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat menerima kesenjangan kekuasaan.
Menurut Sudirman, Indonesia termasuk negara dengan PDI tinggi, sejajar dengan India, Pakistan, dan Filipina. Hal ini berarti pola komunikasi dan pengambilan kebijakan di Indonesia lebih didominasi oleh struktur top-down, dengan ruang partisipasi publik yang terbatas.
“Semakin tinggi indeks PDI, semakin sulit masyarakat mendapatkan akses terhadap proses pengambilan keputusan. Elit memegang kendali penuh, masyarakat hanya menjadi penonton,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem dengan PDI tinggi rentan terhadap nepotisme, karena pengaruh kekuasaan lebih bertumpu pada relasi personal daripada prinsip meritokrasi dan kompetensi.
Menurunkan Jarak Kekuasaan
Lebih lanjut, Sudirman Said menekankan bahwa tantangan utama pemerintahan Prabowo ke depan adalah menurunkan jarak kekuasaan untuk mendorong kepemimpinan yang lebih adil dan terbuka terhadap diskursus publik.
“Jika tidak dilakukan, kemajuan bangsa akan terhambat oleh dominasi segelintir elit politik dan ekonomi yang menentukan arah negara tanpa akuntabilitas dan partisipasi publik,” tutupnya. (*)
Editor : Hendra Efison