Dalam forum Rapat Paripurna tersebut, Puan meminta pemerintah bertindak cepat dan responsif terhadap berbagai persoalan rakyat, terutama akibat dampak kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap sejumlah produk Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut telah memicu tekanan ekonomi nasional dan memperburuk iklim ketenagakerjaan.
“Lonjakan kasus PHK, termasuk di industri media dan televisi, menjadi perhatian serius. Pemerintah harus hadir dan tanggap atas keresahan masyarakat,” ujar Puan dalam pidatonya yang juga disiarkan secara langsung.
Selain PHK, Puan juga menguraikan beragam isu penting yang telah menjadi perhatian DPR selama masa persidangan, mulai dari insiden pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, percepatan pengangkatan PPPK tahun 2025, hingga stabilitas harga pangan nasional.
Dalam kesempatan itu, Puan turut menyoroti dinamika global yang mempengaruhi perekonomian Indonesia. Ia menyebut konflik geopolitik, perang dagang, dan dinamika global lainnya sebagai tantangan nyata yang harus dihadapi dengan kebijakan nasional yang tepat sasaran.
“Kita perlu memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi kehidupan rakyat,” tegas Puan.
Rapat Paripurna DPR kali ini juga mengagendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2026. Pandangan ini merupakan tindak lanjut atas dokumen KEM dan PPKF yang disampaikan pemerintah pekan lalu.
Agenda lainnya adalah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, serta pengesahan naturalisasi empat calon pemain Timnas Sepakbola Putri; Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, Isa Guusje Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon.
Puan juga menyampaikan bahwa DPR telah menjalankan fungsi pengawasan atas berbagai isu krusial, seperti kasus keracunan pangan di 10 provinsi, rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, dampak media sosial terhadap anak, serta upaya rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.
Tak hanya itu, DPR juga membentuk sejumlah tim pengawas, termasuk Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2025, Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana.
Dari sisi diplomasi parlemen, Puan menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parlemen Negara OKI (PUIC) pada 12–15 Mei 2025, sekaligus penunjukannya sebagai Presiden PUIC hingga konferensi selanjutnya di Azerbaijan.
DPR juga menerima kunjungan bilateral dari delegasi negara-negara seperti Kazakhstan, Jepang, Kamboja, dan Republik Rakyat Tiongkok.
Menutup pidatonya, Puan menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh anggota dewan selama masa persidangan dan mengingatkan bahwa rakyat menaruh harapan besar terhadap kerja-kerja konstitusional DPR RI.
Mulai 28 Mei hingga 23 Juni 2025, DPR memasuki masa reses. Para anggota dewan akan kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Saatnya kita menyapa rakyat, mendengarkan dan menyerap aspirasi, serta mempersatukan mereka dalam semangat gotong royong membangun Indonesia,” tutup Puan Maharani.(*)
Editor : Hendra Efison