PADEK.JAWAPOS.COM-Demonstrasi mengkritisi kebijakan pemerintah dan arogansi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali digelar di depan Gedung DPR, Jakarta, kemarin (28/8).
Seperti yang terjadi pada Senin (25/8) lalu di tempat yang sama, aksi yang sempat memanas itu disikapi dengan tembakan water cannon dan gas air mata oleh aparat kepolisian.
Aksi demo terpecah menjadi dua titik, yakni di depan gerbang utama Gedung DPR dan di belakang, atau Gerbang Pancasila. Aksi diikuti oleh ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, yang terdiri dari 74 elemen Gerakan Serikat Pekerja dan Gerakan Rakyat.
Ada pula massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus di sekitar Jabodetabek, seperti Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Universitas Pamulang, IBI Kosgoro, dan sejumlah lainnya.
Aksi dorong-dorongan dan pelemparan botol minum sempat terjadi hingga menyebabkan situasi memanas. Puncaknya, terjadi pelemparan petasan di tengah aksi. Kepolisian kemudian menembakkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan aksi massa.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, aksi pekerja/buruh ini membawa enam tuntutan utama. Pertama, buruh menuntut agar pemerintah hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM).
Sejalan dengan itu, buruh menuntut agar upah minimum tahun 2026 dinaikkan sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Kedua, buruh menuntut agar pemerintah bisa mencari solusi untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian tak terbendung.
Salah satunya, melalui pembentukan Satgas PHK. Ketiga, buruh mendesak dilakukannya reformasi pajak perburuhan, dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi Rp 7.500.000 per bulan, menghapus pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, dan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah.
“Daya beli menurun. PHK di mana-mana. Di seluruh dunia itu pajak diturunkan, bukan dinaikkan. Tujuannya apa? Supaya daya beli naik,” ungkapnya.
Selain itu, buruh juga menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa omnibus law segera disahkan. Termasuk, pengesahan RUU Perampasan Aset yang menjadi salah satu jalan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terakhir, buruh meminta agar RUU Pemilu direvisi.
“Sayangnya, tidak ada wakil rakyat dari DPR yang bersedia menerima delegasi Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja, termasuk KSPI,” keluhnya.
Ia mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi apabila pemerintah dan DPR masih terus tidak peka dan tuli atas derita rakyat Indonesia. Buruh juga akan melakukan mogok nasional dan menghentikan produksi jika pemerintah dan DPR tetap kompak tidak memiliki empati.
Said juga meminta kepolisian segera membebaskan para pelajar yang diamankan karena akan ikut demo. “Itu anak-anak kita, pelajar itu anak-anak kita. Jangan dilakukan tindakan represif, apalagi sampai ditahan,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu orator dari pihak mahasiswa, Rafi, menyatakan mosi tidak percaya pada DPR. Banyak aturan yang disahkannya ternyata tidak berpihak pada rakyat, namun justru merugikan.
“Mengesahkan UU TNI-Polri padahal yang dibutuhkan UU Perampasan Aset,” ungkapnya, saat menyampaikan tuntutannya di Gerbang Pancasila DPR. (mia/ttg/jpg)
Editor : Novitri Selvia