Lokasi yang dikunjungi dalam sidak kali ini meliputi SMPN 1 Padang, SDN Percobaan, SDN 03 Alai, SMPN 8 Padang, TK Pembina Padang, dan SDN 21 Lubuk Lintah.
Syafrijon, S.Pd, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, menegaskan pentingnya menjadikan sekolah sebagai kawasan bebas rokok.
Menurutnya, seluruh warga sekolah termasuk siswa, tenaga pendidik, maupun guru tidak diperbolehkan merokok di lingkungan pendidikan.
“Tempat pendidikan harus menjadi kawasan bebas rokok. Penekanan ini kami sampaikan dalam rangka mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan cerdas, khususnya di Kota Padang,” ujar Syafrijon.
Koordinator kegiatan inspeksi dari Dinas Kesehatan Kota Padang, Alfi Rudiman, menjelaskan bahwa sidak merupakan wujud komitmen bersama dalam membangun kota yang sehat.
Kawasan tanpa rokok (KTR) merupakan area di mana seluruh aktivitas terkait produk tembakau baik merokok, menjual, mengiklankan, mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik dilarang
Ia menambahkan, aturan terbaru dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 melarang adanya penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah serta iklan rokok dalam radius 500 meter.
“Kami ingin memastikan di lapangan bahwa kebijakan ini benar-benar berjalan untuk mengurangi akses rokok bagi anak sekolah,” jelas Alfi Rudiman.
Alfi menambahkan bahwa pihak sekolah yang dikunjungi menyambut baik kedatangan Satgas KTR. Kehadiran tim dianggap membantu sekolah dalam memperkuat penerapan aturan kawasan tanpa rokok di lingkungan pendidikan.
"Melalui sidak ini, pemerintah kota bersama ATC Unand menegaskan kembali komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, sekaligus melindungi generasi muda dari paparan rokok sejak dini," katanya.
Sementara itu, perwakilan ATC Unand, Ikhsan Yusda, mengungkapkan bahwa sebagian besar sekolah yang dikunjungi sudah memasang tanda larangan merokok.
Namun, pihaknya masih menemukan puntung rokok di sekitar lingkungan sekolah. “Papan larangan sudah ada, tetapi sayangnya puntung rokok masih banyak ditemukan. Ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat,” kata Ikhsan.
Kegiatan ini didampingi oleh Panca Darma dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya bertugas melakukan monitoring sekaligus evaluasi terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
“Pengawasan ini bertujuan memastikan Perda berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan terbaru di tingkat pusat,” terang Panca Darma.
Daerah Harus Bergerak Aktif
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan Kemenkes, jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang, di mana 7,4 % di antaranya berada pada rentang usia 10–18 tahun.
Di kelompok usia 15–19 tahun, prevalensi perokok aktif mencapai 56,5 %, sedangkan di kelompok usia 10–14 tahun mencapai 18,4 %.
Untuk itu, Kementerian Kesehatan meminta agar pemerintah daerah bergerak aktif dalam menerapkan kawasan tanpa rokok.
Menurut Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes, Benget Saragih, kebijakan KTR harus diikuti langkah nyata di tingkat daerah, karena pelaksanaan operasional berada di daerah.(*)
Editor : Heri Sugiarto