Jakarta, Padek.Jawapos.com–Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 perlu diwaspadai karena ditopang stimulus fiskal jangka pendek serta dibayangi tekanan struktural terhadap APBN, rupiah, dan daya beli masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Ariyo di Jakarta, Sabtu (17/5/2026), saat menanggapi perdebatan mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebelumnya disorot ekonom Anggito Abimanyu.
Ariyo menegaskan, kritik dari sejumlah lembaga seperti INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS tidak cukup dijawab hanya melalui pembelaan metodologi statistik, tetapi harus dilihat dari kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, lonjakan inventori yang sempat diperdebatkan sebenarnya terjadi secara kuartalan, bukan tahunan.
Baca Juga: Proyek Rampung 2019, Kontraktor Ditahan 2026, Penahanan Tiga Tersangka Dipertanyakan
Ia menjelaskan perubahan inventori hanya naik dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026 atau sekitar 22 persen secara tahunan.
“Kenaikan inventori belum tentu mencerminkan lemahnya permintaan domestik karena bisa dipengaruhi persiapan Ramadan dan Idulfitri,” ujar Ariyo.
Ia juga membantah anggapan adanya kontradiksi antara kontraksi sektor listrik dan pertumbuhan industri manufaktur.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi efek kebijakan diskon tarif listrik 50 persen pada 2025 yang membuat basis perbandingan menjadi tidak normal.
“Kontradiksi yang dianggap janggal hanyalah sisa kebijakan harga 2025, bukan inkonsistensi data BPS,” tulis Ariyo.
Baca Juga: Iran Latih Warga Cara Pakai Senapan AK-47, Negosiasi dengan AS masih Mentok, Siap Berperang Lagi
Meski demikian, Ariyo menilai pertumbuhan ekonomi nasional secara fundamental sebenarnya lebih lemah dibanding angka headline 5,61 persen yang dirilis pemerintah.
Ia mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Tanpa dorongan belanja pemerintah tersebut, Ariyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen.
“Membaca 5,61 persen sebagai sinyal momentum menguat keliru. Momentumnya sebenarnya melambat,” tegasnya.
Baca Juga: Dampak Pelemahan Rupiah bakal Terasa sampai Desa
Ariyo turut menyoroti tekanan fiskal yang semakin besar. Ia mencatat keseimbangan primer APBN berubah dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026.
Selain itu, pembayaran bunga utang juga meningkat 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun.
Di sektor moneter, Ariyo menyoroti pelemahan rupiah yang menembus Rp17.605 per dolar AS dan penurunan cadangan devisa selama tiga bulan berturut-turut.
“Setiap pelemahan 1 persen mengurangi PDB per kapita sekitar USD52,” tulisnya.
Ia juga mengkritik struktur ekspor Indonesia yang masih bergantung pada komoditas alam dan hilirisasi nikel, sementara daya saing manufaktur nonkomoditas dinilai masih lemah.
Dalam sektor domestik, Ariyo mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) properti meningkat dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026. Pertumbuhan sektor real estat juga hanya mencapai 3,54 persen.
“Sektor properti adalah barometer kelas menengah, dan barometer ini sedang tertekan,” ujarnya.
Sebagai solusi, Ariyo mendorong pemerintah mempercepat belanja modal produktif dan mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat berpendapatan rendah.
Ia menilai langkah tersebut lebih berkelanjutan dibanding mengandalkan stimulus jangka pendek demi menjaga angka pertumbuhan ekonomi.
Perdebatan mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dan pelaku pasar, terutama di tengah tekanan global terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya beban fiskal negara.(*)
Editor : Hendra Efison