PADEK.JAWAPOS.COM--Rencana pemindahan penggajian atau payroll aparatur sipil negara (ASN) di daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat sorotan dari Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Anggota BAM DPR RI, Harris Turino, menilai rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berpotensi memberikan tekanan terhadap keberlangsungan bisnis BPD. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah hilangnya sumber dana murah yang selama ini berasal dari rekening payroll ASN.
Harris menyampaikan pandangan tersebut setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Baca Juga: Kualitas Udara Padang Menurun, Fadly Amran Imbau Warga Kurangi Aktivitas di Luar Rumah
Menurut Harris, payroll ASN selama ini menjadi salah satu sumber dana murah bagi BPD. Apabila aliran dana tersebut dialihkan ke bank-bank Himbara, BPD dinilai akan menghadapi persaingan yang semakin berat dalam menghimpun dana masyarakat.
"Kalau kemudian harus bersaing di lautan dana dengan bank-bank Himbara maupun bank umum besar, ya BPD selesai," ujar Harris.
DPR Pertanyakan Dasar Kebijakan
Harris juga mempertanyakan sejauh mana Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dilibatkan atau telah menyampaikan pandangan mengenai rencana pemindahan payroll ASN tersebut.
Baca Juga: Udara Padang Tidak Sehat, Anak hingga Lansia Diminta Kurangi Aktivitas di Luar
Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup dilihat hanya dari aspek persaingan bisnis perbankan. DPR perlu mengetahui secara jelas dasar kebijakan serta regulasi yang menjadi landasan rencana tersebut.
Harris mengatakan pihaknya akan menelusuri pihak yang mengeluarkan kebijakan, termasuk kemungkinan adanya arahan dari Kementerian Keuangan maupun ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita lihat aturannya dulu, bunyinya seperti apa. Setelah kita tahu, baru kita cari solusi yang terbaik," katanya.
Baca Juga: Usai Buron Sejak 2024, Terduga Pelaku Curanmor di Lubukbegalung Ditangkap
Langkah tersebut dinilai penting agar DPR dapat memastikan apakah rencana pemindahan payroll memiliki dasar hukum yang jelas serta bagaimana dampaknya terhadap keberadaan dan fungsi BPD.
Tak Hanya Soal Dana Murah
Harris menilai persoalan payroll ASN juga berkaitan dengan penyaluran kredit yang selama ini diberikan BPD kepada ASN maupun anggota DPRD.
Salah satu mekanisme yang menjadi perhatian adalah pembayaran cicilan kredit melalui pemotongan gaji. Apabila rekening penerimaan gaji ASN berpindah ke bank lain, mekanisme pembayaran cicilan melalui rekening payroll di BPD berpotensi mengalami perubahan.
Baca Juga: Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, 4 Bandara Ditutup, BNPB Siapkan Water Mist
Kondisi tersebut, menurut Harris, dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah apabila tidak tersedia mekanisme pembayaran alternatif yang memadai.
"Nah, sekarang kalau kemudian utangnya dari BPD, kemudian gajinya tidak bisa dipotong karena masuknya lewat Himbara, lalu mengandalkan pembayaran dari masing-masing individu, ya wassalam. Pasti kredit macetnya akan tinggi sekali. Ini tentu bisa membuat bank-bank BPD terdampak," ujarnya.
Kekhawatiran mengenai dampak terhadap bisnis BPD juga disampaikan dalam forum yang sama oleh perwakilan pekerja perbankan daerah. Serikat pekerja menilai pengalihan payroll dapat berpengaruh terhadap likuiditas, kredit, laba, hingga tenaga kerja BPD.
Baca Juga: Erupsi Gunung Anak Krakatau, Ini Daftar 21 Penerbangan di BIM yang Batal
BAM DPR Akan Komunikasi dengan OJK
BAM DPR RI memastikan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui komunikasi kelembagaan dengan OJK.
Harris berencana menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK dalam rapat kerja Komisi XI yang membahas anggaran OJK.
Menurutnya, DPR perlu mendapatkan kejelasan terlebih dahulu mengenai landasan hukum dan kewenangan di balik rencana pemindahan payroll ASN daerah tersebut.
Baca Juga: Valencia vs Barcelona: Kontras 9 Poin dan 1 Poin, Ancaman Mestalla Mengintai
Jika rencana tersebut ternyata tidak melanggar ketentuan, DPR tetap perlu melihat dampaknya terhadap industri BPD dan keberlanjutan fungsi bank pembangunan daerah.
"Ini akan kita cari, aturannya seperti apa. Kalau memang tidak bisa, kemudian bank seolah-olah tidak berani menyampaikan persoalan ini, ya kita bereskan. Kita lihat dulu aturan hukumnya seperti apa," kata Harris.
Payroll ASN Dinilai Penting bagi BPD
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan sebelumnya juga menilai keberadaan payroll ASN di bank daerah memiliki arti penting bagi keberlanjutan bisnis BPD sekaligus kontribusinya terhadap pemerintah daerah.
Baca Juga: Juventus vs AC Milan: Spalletti dan Amorim Berebut Start Sempurna Serie A
Menurut Ahmad Heryawan, dana yang berada di bank daerah dapat menjadi modal bisnis bagi BPD untuk menjalankan kegiatan usaha. Keuntungan yang dihasilkan BPD pada akhirnya juga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.
Karena itu, wacana pemindahan payroll ASN daerah ke Himbara tidak hanya menyangkut pilihan bank tempat gaji ASN diterima. Kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap model bisnis BPD, penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta peran BPD dalam mendukung perekonomian daerah.
DPR kini mendorong agar aspek regulasi dan dampak ekonominya dikaji terlebih dahulu sebelum ada keputusan lebih lanjut mengenai rencana tersebut. (*)
Editor : Adetio PurtamaSumber : https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Penggajian-ASN-Direncanakan-pindah-ke-Himbara-Harris-Turino-Khawatir-BPD-Tertekan-68702