PADEK.JAWAPOS.COM – Pemerintah membuka proses pengkinian data bagi calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Pekerja yang masuk dalam proses pendataan diminta memastikan kesesuaian informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebelum tahap penetapan penerima dan penyaluran bantuan.
BSU 2026 disiapkan dengan nilai bantuan Rp900.000 untuk setiap pekerja yang memenuhi persyaratan. Bantuan tersebut merupakan akumulasi subsidi Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026, yang dibayarkan sekaligus setelah penerima ditetapkan melalui proses verifikasi pemerintah.
Memasuki November 2026, proses penyaluran BSU masih berada pada tahap finalisasi dan verifikasi data calon penerima oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama BPJS Ketenagakerjaan. Data kepesertaan pekerja menjadi salah satu dasar utama dalam proses validasi agar bantuan disalurkan tepat sasaran.
BSU untuk Menjaga Daya Beli Pekerja
Kemnaker menjelaskan, ketentuan BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja atau buruh untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker.
BPJS Ketenagakerjaan Buka Pengkinian Data Calon Penerima BSU
BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan pengkinian data calon penerima BSU melalui portal resmi https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Layanan tersebut digunakan untuk memastikan data calon penerima telah sesuai, terutama informasi identitas dan rekening yang diperlukan dalam proses penyaluran bantuan.
Pekerja yang memperoleh pemberitahuan atau masuk dalam proses pengkinian data perlu memastikan seluruh informasi yang tercatat telah benar. Ketidaksesuaian data dapat memengaruhi proses verifikasi sebelum daftar penerima BSU ditetapkan.
Selain melalui portal tersebut, peserta juga dapat memperbarui informasi kepesertaan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk aplikasi JMO sesuai mekanisme yang berlaku.
Pengkinian Data Bukan Berarti Otomatis Menjadi Penerima
BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengkinian data tidak otomatis menjadikan pekerja sebagai penerima BSU 2026.
Penetapan penerima tetap dilakukan pemerintah berdasarkan hasil verifikasi dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan Kemnaker. Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu dasar dalam proses penyaringan calon penerima.
Karena itu, pekerja diimbau memastikan data yang dimiliki perusahaan maupun BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai, termasuk identitas, status kepesertaan, dan rekening yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan.
Syarat Penerima BSU 2026
Berdasarkan ketentuan Kemnaker, calon penerima BSU 2026 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai ketentuan yang berlaku.
- Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
Kemnaker menjelaskan, bagi daerah yang memiliki UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara di daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada UMP dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Selain itu, dasar penentuan penerima menggunakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.
Kemnaker Minta Data Pekerja Disampaikan Secara Akurat
Indah Anggoro Putri juga mengingatkan pemberi kerja agar memastikan data pekerja yang disampaikan benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," kata Indah.
Ketepatan data menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima BSU.
Akses Informasi Resmi BSU 2026
Masyarakat diimbau hanya menggunakan kanal resmi pemerintah untuk memperoleh informasi mengenai BSU 2026.
Informasi mengenai status program dan penerima dapat diakses melalui:
- Portal BSU Kemnaker: https://bsu.kemnaker.go.id
- Portal pengkinian data BPJS Ketenagakerjaan: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
- Pusat Layanan Kemnaker: 1500 630.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tautan atau pesan yang meminta data pribadi, kode OTP, PIN, maupun sejumlah uang dengan mengatasnamakan program BSU.
Hingga 10 November 2026, proses penyaluran BSU masih menunggu penyelesaian verifikasi dan finalisasi data calon penerima.
Karena itu, pekerja yang merasa memenuhi persyaratan disarankan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif dan akurat agar proses validasi dapat berjalan lancar. (*)
Editor : Heri Sugiarto