PADEK.JAWAPOS.COM– Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui penguatan kelembagaan dan transformasi digital.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Palembang, 17–19 November 2026.
Rakornas yang diikuti 30 Komisi Informasi dari berbagai daerah itu mengangkat tema "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045".
Ketua KI Sumbar Idham Fadli bersama Wakil Ketua Mona Sisca menghadiri kegiatan tersebut.
Partisipasi KI Sumbar menjadi bagian dari upaya memperkuat peran lembaga dalam mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Idham Fadli mengatakan, Rakornas menjadi momentum bagi Komisi Informasi untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi melalui pertukaran gagasan serta pencarian solusi.
"Agenda ini momentum yang sangat penting bagi Komisi Informasi untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi dengan memadukan butir pikiran, gagasan, ide, dan solusi untuk kemajuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan reformasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Informasi, tetapi juga seluruh badan publik dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas, cepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan peran strategis Komisi Informasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan keynote speech bertajuk "Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi" dalam pembukaan Rakornas.
Ia menyoroti pentingnya keterpaduan data, informasi, dan komunikasi. Informasi pemerintah, menurutnya, harus didukung data akurat serta strategi komunikasi yang efektif agar kebijakan dan program pembangunan dapat dipahami masyarakat secara utuh.
"Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik," tegasnya.
Wakil Ketua KI Sumbar, Mona Sisca, berharap Rakornas menghasilkan rekomendasi strategis untuk penguatan internal Komisi Informasi, pemerintah, dan masyarakat.
"Rakornas ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan dan rumusan rekomendasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret serta merealisasikan berbagai gagasan positif Komisi Informasi menjadi program dan aksi nyata," ujarnya.
Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi diharapkan benar-benar memberikan dampak terhadap penguatan keterbukaan informasi publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. (*)
Editor : Heri Sugiarto