Penulis: Ronny P Sasmita - Analis Senior ISEAI, Peneliti Senior Tamu CIDS University of the Philippines, dan PhD dari University of Tokyo
PADEK.JAWAPOS.COM - Pada awal April 2026, konfrontasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Republik Islam Iran mencapai titik didih yang belum pernah terjadi sebelumnya. Retorika “pemusnahan peradaban” yang dilontarkan Presiden Donald Trump melalui platform media sosialnya mencerminkan eskalasi yang tidak hanya mengancam eksistensi sebuah negara bernama Iran, tetapi juga stabilitas sistemik energi dan ekonomi dunia. Ultimatum keras Trump agar Iran segera membuka Selat Hormuz atau menghadapi penghancuran total atas infrastruktur sipil dan energinya akhirnya juga memicu kepanikan masif di pasar global.
Selama lima minggu pertama perang, penutupan Selat Hormuz, yang menyumbang sekitar 25% dari pasokan minyak maritim dunia, telah melambungkan harga minyak melampaui rekor tertinggi sepanjang sejarah. Di tengah ketidakpastian geopolitik ini, muncul sebuah inisiatif diplomatik yang mengejutkan banyak pengamat Barat namun sangat logis bagi mereka yang memahami dinamika Asia Selatan, yakni Islamabad Accord. Inisiatif yang dipelopori oleh Pakistan dengan dukungan strategis penuh dari China ini berhasil memaksa jeda pertempuran selama dua minggu dan memindahkan pusat gravitasi diplomasi global ke Islamabad.
Keberhasilan Islamabad dalam mendorong gencatan senjata adalah produk dari diplomasi saluran belakang (backchannel diplomacy) yang melibatkan puncak kepemimpinan militer dan sipil Pakistan sambil memanfaatkan kepercayaan pribadi dan kewajiban strategis regional. Trump sendiri mengakui bahwa Pakistan adalah aktor yang mengenal Iran “lebih baik daripada siapa pun,” sebuah pengakuan atas posisi unik Islamabad yang ternyata mampu berdiri di antara dua musuh bebuyutan tersebut .
Dinamika ini semakin menarik karena Pakistan tidak hanya bertindak sebagai kurir pesan, tapi sebagai penjamin stabilitas yang juga memiliki taruhan besar. Sebagai negara pengimpor energi neto yang sedang dilanda krisis ekonomi, Pakistan tidak memiliki pilihan lain selain memastikan api peperangan di perbatasannya sesegera mungkin. Keterlibatan militer Pakistan di bawah komando Field Marshal Asim Munir menjadi variabel kunci yang mampu meyakinkan Washington untuk menunda serangan “pemusnahan” versi Donald Trump tersebut.
Diplomasi Militer dan Paradoks Hedging Islamabad
Variabel paling krusial dalam keberhasilan pendekatan Pakistan ke Amerika Serikat adalah hubungan pribadi yang terbangun antara Field Marshal Asim Munir dan Donald Trump. Hubungan ini berakar pada keberhasilan Trump memediasi gencatan senjata India-Pakistan pada Mei 2025, yang membangun kredibilitas timbal balik antara Gedung Putih dan markas militer Rawalpindi. Munir mampu berbicara dalam “bahasa keamanan” yang dipahami oleh pemerintahan Trump, memungkinkan komunikasi intensif sepanjang malam dengan pejabat senior seperti Wakil Presiden JD Vance, Steve Witkoff, dan Jared Kushner untuk merumuskan kerangka kerja gencatan senjata.
Baca Juga: Peran Manajemen Sekolah dalam Mengatasi Bullying
Di sisi lain, hubungan Pakistan dengan Iran juga bersifat eksistensial dan historis. Sebagai negara tetangga yang berbagi garis perbatasan sepanjang 900 km, Pakistan memiliki populasi Syiah terbesar kedua di dunia, yang menjadikan stabilitas Iran sebagai urusan domestik bagi Islamabad. Kemampuan Pakistan untuk tetap netral, sembari menjalankan fungsi diplomatik bagi kepentingan Iran di Washington, memberikan tingkat kepercayaan yang tidak dimiliki oleh mediator lain seperti Turki atau Mesir. Namun, posisi ini juga sekaligus bersifat paradoks di mana Pakistan terikat Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis dengan Arab Saudi sejak September 2025, yang secara teoritis mewajibkan Islamabad untuk membela Riyadh jika terjadi serangan balasan dari Iran.
Strategi lindung nilai (hedging) yang diterapkan Pakistan bertujuan untuk menghindari skenario “perang saudara Muslim” yang dapat menghancurkan kohesi internal negara tersebut. Dengan memediasi perdamaian, Islamabad tidak hanya mengamankan pasokan energinya sendiri tetapi juga mengangkat citra internasionalnya dari negara yang sering dilanda krisis menjadi penyedia stabilitas regional atau “bridge builder”. Keberhasilan ini membuktikan bahwa di bawah tekanan maksimal, aktor kekuatan menengah (middle power) yang memiliki kedekatan geografis dan emosional dapat melakukan manuver yang melampaui kapasitas negara-negara adidaya.
China: Penjamin Strategis di Balik Layar
Peran China dalam Islamabad Accord bersifat sebagai penjamin strategis yang bekerja di balik tirai. Tanpa dukungan Beijing, Pakistan tidak akan memiliki daya tawar ekonomi yang cukup kuat untuk meyakinkan Tehran agar mau melunak. China memiliki kepentingan yang sangat spesifik, yakni keamanan energi dan perlindungan investasi. Sebagai pembeli terbesar minyak Iran yang mengimpor sekitar 1,38 juta barel per hari pada tahun 2025, gangguan di Selat Hormuz secara langsung mengancam pertumbuhan ekonomi domestik China. Sekitar 45% hingga 50% impor minyak mentah China melewati selat tersebut, sehingga penutupan jalur ini berarti kenaikan biaya produksi masif bagi industri di Beijing.
Dukungan China terhadap Pakistan diwujudkan melalui “Inisiatif 5 Poin” yang dirumuskan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Ishaq Dar. Inisiatif ini menekankan pada gencatan senjata segera, perlindungan infrastruktur sipil, dan keamanan jalur pelayaran internasional . Bagi China, menggunakan Pakistan sebagai “wajah” diplomasi adalah langkah cerdas untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat di Timur Tengah, sembari tetap menjaga kepentingan investasi besarnya dalam Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) senilai 62 miliar dolar AS. Jika perang meluas hingga ke wilayah Pakistan atau merusak pelabuhan strategis seperti Gwadar, maka ambisi global “Belt and Road Initiative” milik China akan ikut terganggu.
Hubungan Pakistan dengan China yang bersifat “all-weather friendship” saat ini jauh lebih dalam dan institusional dibandingkan hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat yang cenderung transaksional dan fluktuatif. China bertindak sebagai “jangkar” yang memberikan jaminan ekonomi kepada Iran bahwa perdagangan akan terus berlanjut jika Tehran menyetujui syarat-syarat teknis dalam Islamabad Accord. Dalam kaitan ini, Beijing tidak hanya berperan sebagai mediator tetapi juga sebagai penyeimbang kekuatan yang memastikan bahwa tekanan militer Amerika Serikat tidak akan menghancurkan secara total rezim di Tehran, yang merupakan mitra strategis China di kawasan tersebut.
Bayang-bayang Kegagalan
Meskipun gencatan senjata dua minggu telah dimulai, Islamabad Accord menghadapi tantangan eksistensial karena adanya perbedaan visi yang tajam antara proposal 15 poin Amerika Serikat dan 10 poin Iran. Washington menuntut penghentian total pengayaan uranium dan pembongkaran fasilitas nuklir Iran, sementara Tehran menuntut pengakuan hak pengayaan dan penghapusan seluruh sanksi ekonomi sebagai syarat utama. Celah antara “pelucutan senjata” dan “pengakuan kedaulatan” ini sangat lebar sehingga gencatan senjata saat ini lebih terlihat sebagai jeda teknis untuk regrouping militer ketimbang awal dari perdamaian permanen.
Variabel paling krusial dalam jangka pendek adalah operasionalisasi Selat Hormuz. Iran setuju membuka selat tersebut secara tentatif, namun dengan syarat adanya koordinasi militer dan pengenaan biaya transit atau “tollbooth” sebesar 2 juta dolar AS per kapal tanker besar. Bagi industri pelayaran global, ini adalah ancaman terselubung terhadap prinsip navigasi bebas (freedom of navigation) yang dijunjung tinggi oleh Amerika Serikat. Ketidakpastian mengenai siapa yang memegang kendali navigasi menyebabkan premi asuransi perang tetap tinggi, yang pada gilirannya membuat Selat Hormuz tetap “mati” secara ekonomi meskipun secara militer serangan telah dihentikan.
Tantangan terbesar lainnya datang dari variabel perusak (spoilers) seperti Israel dan faksi-faksi proksimal di Lebanon. Israel memiliki kalkulasi keamanan independen dan berhak melakukan tindakan unilateral jika merasa gencatan senjata ini hanya memberi waktu bagi Iran untuk memulihkan persenjataan rudalnya. Serangan terhadap kilang minyak Lavan yang terjadi hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata menunjukkan betapa rapuhnya rantai komando di lapangan dan betapa mudahnya provokasi kecil memicu kembali konfrontasi dalam skala penuh.
Pendek kata, Islamabad Accord adalah jembatan darurat yang dibangun di atas fondasi ketidakpercayaan yang mendalam. Peluang keberhasilan jangka pendek untuk menjaga penghentian serangan udara mungkin cukup besar karena adanya tekanan ekonomi dari China dan kelelahan militer di pihak Amerika Serikat. Namun, tanpa penyelesaian substansial mengenai program nuklir dan kendali navigasi di Hormuz, kesepakatan ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah eskalasi menuju perang yang lebih besar.
Pakistan dan China telah berhasil menarik dunia dari tepi jurang untuk sesaat, namun masa depan perdamaian ini kini berada di tangan para negosiator yang akan bertemu di Islamabad pada 10 April 2026. Dunia sedang menahan napas, menanti apakah diplomasi Asia Selatan ini mampu mengubah “jeda perang” menjadi “arsitektur damai” yang berkelanjutan atau justru sebaliknya. (*)
Editor : Adriyanto Syafril