Penulis : Ronny P Sasmita - Analis Senior ISEAI dan Peneliti Senior Tamu CIDS University of the Philippines
Infrastruktur pada hakikatnya adalah politik yang dikeraskan menjadi beton. Di Sumatera Barat, pengerasan itu kini mengambil wujud salah satunya dalam bentuk proyek Fly Over Sitinjaulauik, sebuah mega proyek yang tidak hanya berupaya menaklukkan topografi ekstrem, tetapi juga mencoba mengkalibrasi ulang denyut ekonomi regional yang selama ini tersumbat di tikungan tajam dan tanjakan maut.
Bagi siapa pun yang pernah melintasi jalur Padang-Solok, Panorama I dan II tentu bukan hanya nama lokasi, tapi personifikasi dari kecemasan logistik. Dengan gradien kemiringan mencapai 20 hingga 25 persen, jalur ini telah lama menjadi inefisiensi yang dipelihara, di mana truk-truk bermuatan berat harus bertaruh nyawa dan waktu demi mengantarkan komoditas dari jantung Sumatera menuju pesisir. Jadi pembangunan flyover dengan nilai investasi mencapai Rp2,82 triliun ini muncul sebagai intervensi strategis yang sudah selayaknya dibedah dengan kacamata kebijakan publik yang kritis, melampaui sekadar euforia seremoni peletakan batu pertama.
Keberhasilan transisi proyek ini dari sekadar wacana puluhan tahun menjadi realitas konstruksi tidak bisa dilepaskan dari peran strategis Andre Rosiade, Anggota DPR RI asal Sumatera Barat. Sebagai inisiator utama, Andre memainkan kartu politik teknokratis yang jitu dengan mendorong penggunaan konsep Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ketika anggaran negara sedang terbatas. Langkah ini bukan hanya manuver politik, tapi diplomasi pembangunan yang efektif guna memastikan proyek ini tetap menjadi prioritas di meja kementerian.
Ketekunannya mengawal setiap tahapan, mulai dari lobi izin pinjam pakai kawasan hutan hingga proses tender, menunjukkan kualitas kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan daerah dengan birokrasi pusat demi kemaslahatan publik Sumatera Barat. Kehadiran sosok legislator yang vokal dan gigih dalam mengejar janji pemerintah pusat menjadi variabel penentu mengapa proyek yang dulunya dianggap mustahil ini akhirnya bisa mendapatkan lampu hijau fiskal dan administratif.
Proyek ini menjadi menarik karena mengadopsi skema KPBU atas prakarsa badan usaha atau unsolicited. Dalam lanskap ekonomi pembangunan, skema ini menandakan bahwa sektor swasta, dalam hal ini konsorsium PT Hutama Karya dan PT Hutama Karya Infrastruktur melalui PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL), melihat adanya nilai komersial dan strategis yang luar biasa di jalur ini. Dengan masa konsesi selama 12,5 tahun, mencakup 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan, proyek ini memindahkan risiko desain, pembangunan, hingga pemeliharaan ke pundak badan usaha.
Namun, ketergantungan pada skema Availability Payment (AP) sebesar Rp638,4 miliar per tahun yang akan dibayarkan pemerintah selama masa operasi menuntut transparansi fiskal yang tinggi. Publik berhak bertanya, apakah beban APBN jangka panjang ini sebanding dengan percepatan ekonomi yang dijanjikan, ataukah ini sekadar pemindahan beban fiskal ke masa depan demi pencapaian infrastruktur jangka pendek.
Selama masa konstruksi yang direncanakan berlangsung hingga 2027-2028, injeksi dana sebesar Rp2,06 triliun untuk porsi fisik konstruksi akan berfungsi sebagai stimulus fiskal yang masif bagi Sumatera Barat. Mengingat sektor konstruksi menyumbang sekitar 9,65 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, kehadiran proyek ini menjadi penahan kontraksi ekonomi yang krusial.
Berdasarkan analisis pengganda ekonomi, setiap rupiah yang masuk ke proyek ini akan berputar melalui penggunaan material lokal dan penyerapan tenaga kerja. Keputusan untuk memprioritaskan Semen Padang sebagai pemasok utama beton adalah langkah cerdas untuk memastikan nilai tambah ekonomi tetap tinggal di ranah lokal. Dengan harga semen grosir yang relatif stabil di kisaran Rp60.625 per zak, utilisasi kapasitas produksi pabrik di Indarung akan meningkat, yang secara langsung menjaga stabilitas lapangan kerja di salah satu industri tertua di Sumatera ini.
Dampak jangka pendek lainnya adalah pembukaan lapangan kerja bagi sekitar 2.500 hingga 3.500 orang, baik secara langsung di lokasi proyek maupun melalui aktivitas pendukungnya. Dari pengemudi truk, operator alat berat, hingga pedagang makanan di sekitar kawasan Lubuk Kilangan, semuanya akan merasakan rembesan ekonomi konstruksi ini. Namun, aspek pemberdayaan masyarakat lokal tidak boleh berhenti pada penyerapan tenaga kerja kasar. Proyek ini harus menjadi laboratorium lapangan bagi peningkatan keterampilan teknis tenaga kerja Sumatera Barat dalam menguasai teknologi jembatan modern seperti cable-stayed. Tanpa sertifikasi dan transfer pengetahuan yang memadai, keterlibatan warga lokal hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri setelah alat berat meninggalkan lokasi.
Transformasi ekonomi yang sesungguhnya baru akan terlihat setelah flyover ini beroperasi penuh. Jalur Sitinjau Lauik adalah urat nadi distribusi kebutuhan konsumsi masyarakat dari Pulau Jawa menuju Kota Padang. Saat ini, inefisiensi waktu tempuh dan tingginya biaya perawatan kendaraan akibat medan berat menjadi beban yang harus dibayar oleh konsumen akhir melalui harga barang. Pembangunan fly over sepanjang 2,78 km ini diproyeksikan mampu memberikan penghematan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang sangat signifikan: sekitar 14,7 persen bagi sepeda motor, 16,3 persen bagi mobil penumpang, dan yang paling krusial, hingga 27,8 persen bagi truk gandar dua. Penghematan ini dalam bahasa lain adalah margin keuntungan tambahan bagi petani dan pengusaha logistik.
Daerah-daerah seperti Kabupaten Solok dan Solok Selatan akan menjadi penerima manfaat terbesar. Sebagai lumbung pangan dengan komoditas unggulan seperti padi dan sayuran yang memiliki nilai keunggulan komparatif tinggi, kelancaran akses ke Padang adalah kunci stabilitas pendapatan petani. Begitu juga dengan Solok Selatan yang tengah memacu ribuan hektare lahan kelapa sawit, kopi, dan kakao. Dengan flyover, risiko kerusakan barang segar akibat kemacetan panjang di Sitinjau Lauik bisa ditekan seminimal mungkin. Di sisi lain, sektor pariwisata Sumatera Barat juga mendapatkan insentif tak langsung. Akses menuju destinasi ikonik seperti Danau Singkarak dan Lembah Harau akan menjadi lebih aman dan nyaman, menarik minat wisatawan yang selama ini kerap merasa jeri dengan reputasi ekstrem jalur Sitinjaulauik.
Namun, di balik narasi kemajuan ini, terdapat eksternalitas negatif yang tidak boleh diabaikan demi menjaga keseimbangan ekologi dan sosial. Pembangunan yang membedah sekitar 8,5 hingga 10,1 hektare kawasan hutan lindung membawa risiko kerusakan habitat dan ancaman erosi tanah. Proses konstruksi yang sedang berjalan bahkan telah memicu keluhan serius dari warga Kelurahan Indarung dan Batu Gadang terkait pencemaran Sungai Batang Arau. Air sungai yang menjadi tumpuan sanitasi harian dilaporkan menjadi keruh dan bercampur residu minyak, yang berdampak pada kesehatan kulit warga. Jika pihak pelaksana proyek tidak segera memperbaiki sistem drainase konstruksi dan menyediakan solusi air bersih bagi masyarakat terdampak, maka biaya sosial yang timbul berisiko menggerus manfaat ekonomi proyek secara keseluruhan.
Persoalan lahan ulayat juga tetap menjadi variabel yang sensitif. Meskipun ganti rugi telah dikucurkan, polemik mengenai kepemilikan komunal di tengah masyarakat hukum adat seringkali menyisakan bara konflik. Mekanisme konsinyasi di pengadilan mungkin secara legal mempercepat proyek, namun secara sosiologis dapat melukai hubungan antara negara dan masyarakat adat jika tidak disertai dialog yang persuasif melibatkan Ninik Mamak. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang mampu memitigasi risiko sosial ini sebelum menjadi hambatan yang lebih besar di masa depan.
Secara keseluruhan, proyek Fly Over Sitinjaulauik adalah langkah kalibrasi yang tepat untuk menjawab tantangan keselamatan dan konektivitas di Sumatera Barat. Dengan nilai Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 2,43, proyek ini secara teoritis sangat layak secara ekonomi. Namun, keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari berdirinya struktur beton yang megah. Keberhasilan sejati terletak pada sejauh mana efisiensi transportasi ini mampu menurunkan tingkat inflasi daerah, meningkatkan daya saing komoditas lokal, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta harmoni sosial masyarakat Minangkabau.
Pemerintah dan badan usaha harus konsisten menerapkan prinsip berkelanjutan, memastikan bahwa Fly Over Sitinjalauik bukan sekadar monumen infrastruktur, melainkan jembatan menuju masa depan ekonomi Sumatera Barat yang lebih tangguh dan inklusif. Pengawasan publik yang ketat atas realisasi janji-janji ekonomi dan mitigasi dampak lingkungan menjadi prasyarat mutlak agar proyek triliunan rupiah ini benar-benar menjadi berkah, bukan beban bagi generasi mendatang. (*)
Editor : Adriyanto Syafril