Walaupun wacana itu ditandai dengan pro-kontra antara beberapa kalangan akademis dan non akademis dalam menyikapinya, kebijakan lima hari sekolah (full day school) merupakan implementasi dari Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Kerja di Sekolah (Sekolah Senin-Jumat). Di beberapa daerah atau di sekolah/ madrasah swasta telah lama diterapkan.
Beberapa studi telah dilakukan terhadap perubahan sistem dan waktu belajar serta dampak lima hari sekolah tersebut. Secara tujuan sekolah lima hari sangat berkaitan dengan model pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, kokorikuler dan ekstrakurikuler.
Apalagi saat ini diterapkannya kurikulum merdeka belajar dengan implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (5 P), penanaman nilai agama, pendidikan karakter dan pramuka serta nilai kearifan lokal daerah setempat.
Pada dasarnya lima hari sekolah akan terjadi perubahan sistem dan waktu belajar menjadi delapan jam dalam satu hari. Pelaksanaan program tentu harus didukung oleh kesiapan sekolah dengan ketersediaan sarana prasarana pendukung di sekolah dan program belajar dan eskul yang dirancang untuk memenuhi full day school itu.
Pelaksanaan lima hari sekolah harus dibarengi dengan kesiapan anak dan orang tua dalam hal transportasi, makan, dan belanja. Termasuk kesehatannya karena akan terjadi perubahan pola. Termasuk waktu istirahat anak di sekolah dan kegiatan lainnya di luar sekolah untuk pengembangan diri.
Misalnya bimbingan belajar, les/kursus keterampilan atau mengasah talenta anak melalui seni dan olahraga. Harapan orang tua agar interaksinya dengan si anak lebih intensif dengan adanya family day selama dua hari Sabtu-Minggu dan juga akan terbuka dengan membantu orang tua, berwisata, bersosialisasi dengan lingkungan sosial tempat tinggalnya.
Beberapa pandangan positif juga mengemukakan bahwa lima hari sekolah bagi anak dapat meminimalisir tawuran belajar, kecanduan anak pada gawai, mengurangi tindakan bullying atau keluyuran di luar sekolah. Karena di sisi waktu mereka lebih lama di sekolah dengan aktivitas produktif.
Meskipun di balik itu juga ada yang berpendapat lima hari sekolah justru akan menyebabkan anak kelelahan, jenuh dan stres. Apabila tidak ditunjang oleh asupan gizi yang seimbang malah mereka akan mudah sakit.
Bagi pimpinan sekolah, guru dan tenaga pendidikan (tendik) dengan lima hari sekolah mereka bisa istirahat, mengikuti acara sosial dan silaturahminya dengan kerabat masing-masing.
Artinya guru pun bisa istirahat dua hari seperti ASN lainnya yang telah bekerja pada lima hari kerja. Tetapi kalau tidak ditata dengan baik, guru akan kekurangan jam wajib yang ditagih sebagai syarat pencairan tunjangan profesi dan sebagainya.
Sebenarnya penerapan full day school harus memperhatikan juga daya dukung, dan kondisi sekolah yang melaksanakan sekolah dua shift, kekurangan guru terutama di tingkat SD, walaupun dari sisi jarak peserta didik ke sekolah bukanlah jadi halangan, karena sekolah telah menerapkan sistem zonasi tempat tinggal. Termasuk model tugas yang dapat dituntaskan di sekolah, sehingga di rumah anak-anak betul-betul beristirahat agar belajar esok harinya lebih segar dan siap.
Aspek lain yang mesti menjadi masukan bagi pemerintah daerah, perlunya regulasi yang jelas tentang pelaksanaan sekolah lima hari di daerahnya, perlu anggaran pemberian makanan atau gizi pada anak, memantau potensi kesiapan sekolah dan juga berkomunikasi dengan orang tua, komite sekolah, dewan pendidikan, pihak legislatif dan perguruan tinggi.
Agar nantinya masalah-masalah yang akan muncul seputar pelaksanaan full day school ini dapat diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Kebijakan untuk menerapkan lima hari sekolah tidaklah gampang, tentu juga memperhatikan beberapa permasalahan lain.
Seperti bagaimana status anak-anak yang belajar pendidikan agama di lembaga informal atau lembaga ini kekurangan murid, seperti MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah), atau juga ikut beradaptasi dengan perubahan jam belajar di sekolah dengan menggeser jam belajarnya. Atau kebijakan sekolah lima hari dilakukan dulu secara parsial, yakni di tingkat SMP saja.
Diperkirakan penerapan full day school di tahap awal akan menimbulkan banyak masalah dan memunculkan isu-isu baru terkait masalah di lapangan, evaluasi awal program akan menentukan dan mencari jalan keluar setiap permasalahan yang mengemuka.
Diperlukan kearifan dan kebijakan yang tidak merugikan banyak pihak, sehingga partisipasi sosial dan dampak positif program ini bisa direalisasikan secara optimal untuk pembangunan pendidikan yang lebih baik. (*) Editor : Novitri Selvia